Bencana telah melanda 51 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban meninggal mencapai lebih dari 900 jiwa, 500 lebih orang masih hilang, dan 835 ribu orang mengungsi. Yashinta memberikan sedikit bantuan sebagai bentuk rasa duka dan empati atas musibah yang terjadi di Sumatera.

“Saya turut berduka dan berempati terhadap musibah bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Semoga korban meninggal mendapat tempat disisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah. Bantuan ini bentuk sumbangsih kecil untuk membantu teman-teman mahasiswa dari Aceh, Sumut, dan Sumbar yang sedang berkuliah di Yogyakarta,” tutur politisi muda asal Sleman.

Yashinta mengajak semua pihak untuk berdoa dan bekerja sama agar pemulihan bencana bisa berlangsung cepat sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Selain itu, ia juga mengajak anak muda untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar bencana tidak terulang lagi.
“Mari kita semua bekerja sama dan berdoa supaya pemulihan bencana berlangsung cepat sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Saya juga mengajak anak muda untuk mari bersama-sama menjaga lingkungan kita agar bencana seperti ini tidak terjadi lagi,” Yashinta.

Perwakilan Mahasiswa dari Aceh bernama Mufar Muhklis sangat senang dengan kehadiran Yashinta yang mau membantu mereka dan turun langsung memberi bantuan.
“Jujur tidak menyangka Mbak Yashinta mau hadir memberi bantuan langsung ke asrama kami. Senang rasanya dengan kepedulian serta empati yang beliau berikan kepada kamu” ujar Mufar.

Kunjungan ke asrama tersebut ditutup dengan doa bersama untuk masyarakat yang sedang terdampak bencana di seluruh Indonesia.***

The post Bencana di Sumatera, Anggota DPD RI Yashinta Sekarwangi Beri Dukungan kepada Mahasiswa Perantau appeared first on Analisa Indonesia.

Survei dilakukan melalui kuesioner kepada mahasiswa yang telah mengikuti program magang di Kantor DPD RI DIY pada semester I Tahun 2025. Penyelenggaraan SKM ini menjadi yang pertama kali dilakukan secara mandiri oleh DPD RI DIY, setelah sebelumnya terpusat di Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal DPD RI di Jakarta.

“Survei layanan magang sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2023, namun karena terpusat di Jakarta, hasilnya belum menggambarkan kondisi di Kantor DPD RI DIY. Tahun ini untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan SKM secara mandiri, dan alhamdulillah memperoleh predikat ‘Baik’,” ungkap Kepala Kantor DPD RI DIY, Tri Widati.

Meski telah mendapat predikat “Baik”, DPD RI DIY berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan magang, khususnya pada unsur yang masih perlu perbaikan, yakni layanan pengaduan, sarana dan prasarana, persyaratan administrasi, prosedur, serta produk pelayanan. Adapun unsur layanan dengan nilai tertinggi meliputi perilaku pelaksana, kecepatan layanan, dan kompetensi petugas.

“Hasil survei ini menjadi masukan berharga bagi kami untuk memperbaiki kekurangan serta semakin menguatkan unsur layanan yang sudah baik, sehingga kualitas pelayanan magang di Kantor DPD RI DIY semakin meningkat,” tambah Tri Widati.

Penilaian SKM dilakukan berdasarkan sembilan indikator: kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta kualitas sarana dan prasarana.

The post DPD RI DIY Raih Predikat “Baik” dalam Layanan Magang appeared first on Analisa Indonesia.

Kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan program Savages of Cassava : Sistem Tata Kelola Pangan Dalam Mengoptimalkan Produksi Ubi Kayu Yang Berkelanjutan Menuju Ekonomi Desa Digital di Desa Benteng Gajah, Maros Regency Tahun 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan wawasan mengenai pemanfaatan dan pengolahan dari produksi ubi yang sangat melimpah di Desa Benteng Gajah sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses edukasi secara online, dan juga memberikan edukasi dengan cara yang kreatif dan inovatif, dengan mengedepankan unsur edukasi juga business. 

Baca juga : Implementasi Innovillage “Savages of Cassava” Optimalkan Produksi Ubi Kayu Berkelanjutan di Desa Benteng Gajah

Kegiatan ini dirangkaikan juga dengan agenda diskusi pengenalan program SAVAGES dan rencana kegiatan pengabdian SAVAGES kedepannya sekaligus penyusunan timeline kerja sama bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Karang Taruna Desa Benteng Gajah.

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menjalin kerja sama yang baik bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Karang Taruna Desa Benteng Gajah dalam pemberdayaan produksi ubi di Desa Benteng Gajah

The post Optimalkan Pengolahan Ubi Kayu, Tim CLOUD9 Gelar Edukasi Pengolahan bersama Kelompok Wanita Tani dan Karang Taruna appeared first on Analisa Indonesia.

Dalam penetapan DPB bulan November kali ini jumlah pemilih baru KPU Pangkep sebanyak 470 pemilih. Adapun jumlah pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 179 orang dan perbaikan data pemilih sebanyak 61 orang. Dari perubahan tersebut, total pemilih sejumlah 232.836 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 111.157 orang dan pemilih perempuan 121.679 orang.

Pemilih baru pencatatan November kali ini, meningkat signifikan dibanding bulan sebelumnya yang hanya berjumlah 12 orang. Demikian halnya dengan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 54 orang naik menjadi 179 orang dengan rincian 141 orang dinyatakan meninggal dunia, 35 orang pindah domisili dan 3 orang diantaranya telah menjadi anggota TNI.

Rohani selaku koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menyampaikan bahwa penyebab kenaikan dari pemilih baru ini hingga ratusan orang selain karena beberapa saran dan tanggapan dari sejumlah stakeholders dan masyarakat seperti bulan-bulan sebelumnya, juga dipengaruhi dengan terobosan ‘jemput bola’ KPU Pangkep.

KPU Pangkep secara simultan menggelar rakor bersama sejumlah pemerintah desa/kelurahan dan perangkat RT/RW juga tokoh agama dan masyarakat.

“Di lokasi juga kami mengecek secara langsung data-data warga setempat melalui pemerintah desa/kelurahan yang sudah berusia 17 tahun dan yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih,“ ungkap Rohani.

“Kegiatan rakor langsung ke sejumlah desa/kelurahan ini berjalan maksimal dengan adanya dukungan anggaran hibah dari Bapak Bupati Pangkep sehingga KPU Pangkep juga bisa mensosialisasikan persoalan Daftar Pemilih Berkelanjutan ini di tengah masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas,” lanjutnya.

Rohani juga mengungkapkan bahwa Bupati Pangkep telah mengelurkan Surat Edaran yang berisi dukungan pelaksanaan DPB hingga tingkat RT/RW di semua kecamatan dan desa/kelurahan.

“Selain itu adanya saran dan tanggapan dari Kementrian Agama, Dandim 1421 dan masyarakat lainnya. Kami sangat terfasilitasi oleh dukungan stakeholders seperti bagian pemerintahan pemerintah daerah dan dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) yang telah memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah kelurahan dan desa beserta perangkat RT/RW dan Tokoh Agama dan masyarakat,” ujar Rohani.

Pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan pentingnya dukungan mereka untuk penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini juga sebagai persiapan awal menyambut Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah upaya memperbaharui data pemilih untuk mendata pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP-Elektronik untuk selanjutnya dimasukkan sebagai pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT telah dinyatakan meninggal dunia, pindah domisili, atau telah terdaftar sebagai anggota TNI/Polri untuk dicoret namanya dalam DPT dan termasuk pemilih yang telah melakukan perbaikan dokumen data kependudukan yang ditetapkan setiap bulannya. (rls)

The post KPU Pangkep Tetapkan DPB periode November 232.836 Orang appeared first on Analisa Indonesia.

Optimisme tersebut disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. saat memberikan mauidhah hasanah pada Pelantikan Pimpinan Lakpesdam PWNU DKI Jakarta Masa Khidmat 2021-2026.

Pelantikan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui rekaman video; K.H. Lukman Hakim Hamid, Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta; Ir. H.M. Bahauddin, Sekretaris PWNU DKI Jakarta; Dr. KH. Syamsul Ma’arif, M.A, Ketua Tanfidziah PWNU DKI Jakarta; Dr. KH. Khalilurrahman, M.A, Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta; dan KH. Mukti Ali Qusyairi, M.A., Ketua LBM PWNU DKI Jakarta, para pimpinan Lembaga PWNU DKI, serta para pimpinan baik para wakil ketua maupun sekretaris Lakpesdam DKI Jakarta. Seminar dipandu oleh Dr. K.H. Robi Nurhadi, M.Si, Sekretaris Lakpesdam PWNU DKI Jakarta.

Kiai Nasar optimistis kaum santri dapat bertransformasi dan merambah menjadi kelas menengah dengan kontribusi Lakpesdam NU yang terus maju.

“Kita bisa berharap banyak dari Lakpesdam PWNU DKI Jakarta untuk dapat melakukan kegiatan pemberdayaan umat, salah satunya kegiatan berbasis masjid,” katanya.

Apalagi, kata Kiai Nasar, Lakpesdam memiliki sejarah yang harum pada 1970-1980. Sebab, lembaga ini menjadi pilar utama pamor Nahdlatul Ulama. “NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di dunia. Tidak ada organisasi di dunia sebesar NU dengan jumlah jamaah sebanyak 40 juta orang,” papar Imam Besar.

Namun, Kiai Nasar memberikan catatan penting bahwa umat Islam yang mayoritas secara kuantitas ini, berada dalam kondisi minoritas secara kualitas. “NU khususnya melalui Lakpesdam ini ditantang untuk mengembangkan sumber daya manusia umat Islam menjadi berkualitas,” ucapnya tandas.

Pada masa Rasulullah, lanjut Imam Besar, umat Islam merupakan minoritas secara kuantitas tapi mayoritas secara kualitas.

“Sekarang, umat Islam mayoritas secara kuantitas tapi minoritas secara kualitas,” timpal Kiai Nasar.

Dicontohkan, dari sepuluh orang terkaya di Indonesia, tak ada satu pun berasal dari NU. Dari sepuluh tersebut hanya satu yang muslim, yaitu Chairul Tanjung.

Kemudian, melihat Taman Makam Pahlawan dipenuhi oleh para Nahdliyin. Mereka notabene para ulama pejuang kemerdekaan. Namun, warga NU masih menjadi minoritas dalam perannya sebagai penikmat kemerdekaan. “Ini ironi, warga NU sebatas menjadi penonton aktivitas perekonomian,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kiai Nasar mendorong Lakpesdam PWNU DKI Jakarta untuk terus melakukan upaya-upaya pemberdayaan umat. Salah satunya melalui masjid. Sebab, pada masa Rasulullah, masjid menjadi kekuatan sentral untuk pemberdayaan umat.

Menurut Imam Besar, masjid Nabi hanya 20 persen digunakan untuk salat dan 80 persennya digunakan untuk pemberdayaan. Masjid digunakan sebagai istana di negara Madinah, lembaga pendidikan, balai diklat, dan kursus Bahasa.

“Melalui kursus ini, Zaid bin Tsabit menguasai beberapa bahasa Qibti, Romawi, Persia, dan lain-lain. Ada 15 surat Rasulullah yang ditulis Zaid bin Tsabit untuk berdiplomasi dengan para pemimpin dari negara dan bangsa lain dengan bahasa yang berbeda-beda,” paparnya.

“Tugas Lakpesdam adalah bagaimana menggerakkan ekonomi umat dari masjid.”

Selanjutnya, Rasulullah juga merupakan the best manager sekaligus the best leader. Tantangan Lakpesdam adalah mencetak leader sekaligus manager.

“Kelemahan NU sekarang adalah miskin manager, surplus leader. Sedangkan Muhammadiyah sebaliknya. Sebagai permata bersama NU, Lakpesdam harus membuat itu parallel,” tutur Kiai Nasar seraya mewanti-wanti.

Hal senada diungkapkan Dr. KH. Khalilurrahman, M.A, Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta. Kiai Khalil menceritakan saat menghadap silaturrahim dengan Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta K.H. Muhyidin Ishaq pada 16 Oktober 2021 yang menyampaikan pesan yang sama dengan Imam Besar.

“Pada tahun 70-80, Lakpesdam pernah mengharumkan nama NU. Oleh karena itu, kita bangkitkan Lakpesdam untuk transformasi keumatan di DKI Jakarta. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat. Saya berharap NU DKI jadi pelopor NU-NU wilayah lainnya,” ungkap Kiai Khalil.

Kiai Khali menegaskan, Lakpesdam memiliki misi untuk melakukan transformasi sosial di berbagai bidang keumatan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya, menjadi perangkat kelembagaan NU DKI Jakarta yang efektif, kontributif, dan responsive dalam mengkaji isu-isu strategis dan pengembangan sumber daya manusia menuju transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat dalam berbagai bidang keumatan di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Kiai Khalil memaparkan sepuluh program unggulan Lakpesdam DKI Jakarta untuk masa khidmat 2021-2026, antara lain:

(1) Launching E-Bulletin Lakpesdam yang berisi seputar informasi kebijakan Pimpinan NU;
(2) Laks DKI TV untuk kajian-kajian NU DKI Jakarta;
(3) Publikasi Informasi dan berita Lakpesdam NU DKI;
(4) Pelatihan Penggerak Ranting Pelatihan Penggerak Ranting (PPR) berkolaborasi dan sinergi Lakpesdam PBNU;
(5) Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) berkolaborasi dan sinergi Lakpesdam PBNU;
(6) Inisiasi lembaga Inkubator;
(7) Membumikan Kajian-Kajian Tematik berbasis resolusi jihad kemanusian;
(8) Menggali Potensi Warga melalui Kajian-Kajian Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan;
(9) Visualisasi Data SDM NU DKI; dan
(10) Empowerment Warga NU DKI dalam Bidang Ekonomi, Industri, Sosial, Budaya dan pemerintahan.

“Namun, tanpa dukungan dari Tanfidiyah dan Syuriah, Lakpesdam akan sulit mewujudkan harapan dan program-program tersebut. Mohon dukungan dan bimbingannya bagi kami pengurus Lakpesdam PWNU DKI Jakarta yang baru dilantik ini,” imbuh Kiai Khalil. []

The post Nasaruddin Umar: Saya Optimistis Santri Bertransformasi Jadi Kelas Menengah appeared first on Analisa Indonesia.

Ketua PCNU Tangsel Abdullah Mas’ud meminta Lakpesdam NU Tangerang Selatan menjadi lembaga pemikir bagi NU Tangerang Selatan khususnya dalam mengkaji kebijakan publik di wilayah Tangerang Selatan.

“Kami berharap Lakpesdam NU Tangerang Selatan melakukan advokasi kebijakan tentang pesantren di Kota Tangerang Selatan,” ujar Abdullah Mas’ud dalam sambutan pelantikan pengurus Lakpesdam NU Tangsel periode 2020-2025 di DPRD Kota Tangerang Selatan, Minggu (24/10/2021).

Pengurus Lakpesdam NU Tangerang Selatan periode 2020-2025 dilantik oleh Ketua PCNU Tangerang Selatan Abdullah Mas’ud. Dalam kesempatan tersebut, dihadiri seluruh pengurus Lakpesdam NU Tangerang Selatan. Tampak hadir jajaran Syuriyah PCNU Tangerang Selatan, Tanfidziah PCNU Tangerang Selatan, serta sejumlah Badan Otonom NU di PCNU Tangerang Selatan.

Lebih lanjut Ketua PCNU Tangsel mengatakan keberadaan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres No 82 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren memberi peluang dan tantangan bagi dunia pesantren khususnya di Tangerang Selatan. “Bagaimana pesantren di Tangsel dapat dijabarkan lebih konkret dalam bentuk regulasi di tingkat Kota Tangsel,” sebut Abdullah Mas’ud.

Ketua PCNU Tangsel ini berharap Lakspesdam NU dapat melakukan sinergi dengan badan otonom NU seperti Robitoh Ma’ahid Islami (RMI) dalam melakukan kajian akademik dan perangkat regulasi. “Harapannya hasil kajian akademik tersebut dapat disambungkan dengan lembaga pembuat kebijakan seperti DPRD dan Pemkot Tangsel,” harap Abdullah.

Pelantikan pengurus Lakpesdam NU Tangsel juga digelar seminar tentang partisipasi organsiasi sosial masyarakat dan pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tangerang Selatan. Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Tangsel Putri Ayu Anisya.

“Kami berkomitmen, jika NU mau mengajukan Raperda tentang Pesantren, saya berkomitmen untuk mengawal. Jangankan membuat naskah akademik, tapi sampai pembahasan dan dibentuk hingga aturan,” tegas Putri.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel ini berharap Lakpesdam NU Kota Tangsel agar menyampaikan gagasan dan naskah akademik terkait Perda Pesantren Kota Tangsel agar dapat diserahkan ke DPRD Kota Tangsel. “Saya yakin semua fraksi di DPRD Kota Tangsel tidak menutup pintu bagi NU,” ungkap Putri.

Sementara Ketua Lakpesdam NU Tangsel Mustadin Taggala mengatakan Lakpesdam NU Tangsel memiliki beban dan tanggung jawab dalam menghadirkan gagasan orisinal yang memberi dampak pada upaya percepatan kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan.

“Mari menjaga soliditas dan kekompakan pengurus dalam memberi peran nyata dalam pembangunan kota Tangerang Selatan,” harap Mustadin.

The post Lakpesdam PCNU Tangsel Bakal Advokasi Perda Pesantren appeared first on Analisa Indonesia.

Setelahnya, Senator asal Jawa Timur itu melakukan ziarah makam Keramat Kasepuhan Cipinang Eyang Kuwu Sukma Wijaya (Syekh Madulloh Iman) yang berada tak jauh dari lokasi petilasan Prabu Siliwangi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, LaNyalla didampingi sejumlah Senator, di antaranya Eni Sumarni (Jabar), Bustami Zainuddin (Lampung), Andi Muhammad Ihsan (Sulsel) dan Fachrul Razi (Aceh).

Menurut LaNyalla, kunjungannya ke petilasan Prabu Siliwangi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja yang masyhur pada masanya.

“Beliau adalah salah satu Raja yang membangun peradaban tatar Sunda. Tentu kita wajib menghormatinya,” kata LaNyalla Sabtu (23/10/2021).

Menurut LaNyalla, Prabu Siliwangi telah mewariskan jalan hidup mulia bagi penerusnya, juga bagi generasi sekarang dan akan datang. Jalan hidup yang penuh nilai-nilai luhur dan kemuliaan dengan prinsip kebenaran dan harga diri.

“Jalan hidup seperti ini yang patut dicontoh oleh kita. Salah satunya adalah nilai bahwa untuk menggapai kemuliaan manusia harus bijak dan selalu dalam kebajikan,” ujar LaNyalla.

Prinsip nilai kebajikan yang diajarkan Prabu Siliwangi di antaranya adalah pakena gawe rahayu (membiasakan diri berbuat kebajikan) dan pakena kereta bener (membiasakan diri berbuat dalam kebenaran).

Sebagaimana diketahui, di Desa Cikahuripan, Kecamatan Maleber, Kuningan terdapat mata air Cikabuyutan. Konon mata air tersebut dibuat oleh Raden Kian Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi.

Menurut Kepala Desa Cikahuripan, Caswadi, saat itu Raden Kian Santang tengah bertapa di lokasi yang kini menjadi desa tempat ia menjabat.

“Saat bertapa itu Raden Kian Santang membutuhkan air. Lalu ditancapkan tongkat yang dibawanya ke sebuah batu yang berada tak jauh darinya. Seketika keluar-lah air yang kini menjadi mata air Cikahuripan,” cerita Caswadi.

Di mata air itu pula Raden Kian Santang, dan sesekali ayahnya, Prabu Siliwangi membersihkan diri atau mandi di sela pertapaannya. “Raden Kian Santang menurut leluhur kami meninggal dan dikuburkan di sini. Eyang Kuwu Sukma Wijaya (Syekh Madulloh Iman) itu adalah Raden Kian Santang,” katanya.

Menurut Caswadi, tongkat yang digunakan Raden Kian Santang adalah pemberian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kala itu, Raden Kian Santang begitu sakti mandraguna. Tak ada yang dapat mengalahkannya di Nusantara ini.

Raden Kian Santang kemudian mencari seseorang yang dapat menandingi, bahkan mengalahkan kesaktiannya. “Lalu, berdasarkan cerita leluhur kami, Raden Kian Santang diminta ke Mekkah karena di sana ada orang sakti bernama Ali Bin Abi Thalib,” papar dia.

Singkat cerita, tibalah Raden Kian Santang di Tanah Suci Mekkah. Ia berjumpa dengan seorang tua yang tengah menggembala ternak. Kepadanya Raden Kian Santang bertanya keberadaan orang sakti bernama Ali bin Abi Thalib. Saat itu, orang tua itu meminta Raden Kian Santang untuk mengambilkan tongkatnya jika ingin bertemu Ali bin Abi Thalib.

Tak disangka, Raden Kian Santang yang begitu sakti di Nusantara tak kuasa mengangkat kakek tua tersebut. Seketika Raden Kian Santang menyadari jika orang tua yang ditemuinya adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW.

“Tongkat itu kemudian dibawa pulang oleh Raden Kian Santang dan digunakan untuk mencari air saat bertapa di sini,” ujar Caswadi.(*)

The post Kunker ke Kuningan, Ketua DPD RI Kunjungi Petilasan Prabu Siliwangi appeared first on Analisa Indonesia.

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menyampaikan beberapa pesan kepada generasi milenial di Kabupaten Malinau agar terus berperan aktif dalam perekonomian, olahraga, pendidikan, sosial, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Kehadiran Fernando Sinaga di tengah–tengah generasi milenial di Kabupaten Malinau ini mendapat apresiasi dari salah satu tokoh milenial di Malinau, Desi Puspitasari.

Menurut Desi, generasi milenial di Malinau sangat mengidolakan sosok Fernando Sinaga karena dianggap figur yang sukses sebagai pengusaha, bidang politik, sosial dan keagamaan.

Fernando, dihadapan milenial menjelaskan, di masa reses ini dirinya menjalankan amanat konstitusi, yakni kembali ke konstituen sambil menggelar dialog dan bersilaturahmi dengan masyarakat seraya memberikan masukan dan solusi bagi perbaikan tatanan kehidupan masyarakat di daerah pemilihannya yaitu Provinsi Kaltara.

“Kesempatan reses saya di Kabupaten Malinau ini berjumpa kembali dengan generasi milenial, ingin menerima masukan dari warga disini, juga memberikan solusi tentunya. Misalkan tadi ada masukan dari salah satu milenial yang hadir tentang bagaimana pemberdayaan generasi milenial. Secara pribadi sebagai anggota DPD RI saya ingin milenial di Malinau aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan terutama perekonomian dan olahraga. Kedua bidang ini sangat cocok dikembangkan disini untuk memajukan Kabupaten Malinau,” tegas Fernando.

Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini juga menjelaskan, generasi milenial di Malinau aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang perekonomian dan olahraga, yaitu menggandeng dalam bentuk kerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

“Masa depan perekonomian, pendidikan dan kesehatan generasi milenial di Malinau harus terjamin. Kesemuanya ini bisa tercapai jika milenial mengedepankan apa yang selama ini menjadi jargon dan keunggulan milenial, yaitu kolaborasi. Maka perbanyaklah berbagai kegiatan pemberdayaan milenial yang berbasiskan kolaborasi dengan berbagai pihak. Aktif dalam kegiatan perekonomian dan olahraga, ajak semua pihak untuk mendukung kegiatan milenial tersebut,” ungkap Fernando. (*)

The post Fernando Sinaga Ingin Generasi Milenial Malinau Aktif dalam Perekonomian dan Olahraga appeared first on Analisa Indonesia.

Baca juga : Susun DPB Bulan September, KPU gelar Rakor bersama Stakeholder

Menurut Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rohani Pelaksanaan Rapat Pleno Ulang Rekapitulasi DPB tersebut harus dilakukan setelah adanya penyampaian KPU Provinsi Sulsel melalui Surat Nomor 2460/P.L.01.2/73/2021 pertanggal 6 oktober 2021.

“Pagi ini kami menggelar rapat pleno ulang dengan adanya surat penyampaian kepada 18 KPU Kabupaten/Kota se-Sulsel termasuk KPU Kabupaten Pangkep yang belum mengeluarkan Pemilih Belum Rekam atau belum memiliki KTP-el agar dikeluarkan dalam DPB periode September ini,” ujarnya.

Adapun dasar hukum perintah mengeluarkan Pemilih Belum Rekam ini lanjut Rohani sebagaimana regulasi yang mengatur tentang Syarat Pemilih yang ditekankan oleh KPU Provinsi. Aturan tersebut di antaranya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor 84/PHBPUP-XIX/2021. Aturan tesebut menegaskan jika pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah pemilih yang telah memiliki KTP-el atau telah melakukan perekaman KTP-el. Selain itu, penegasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Sosialisasi SIDALIH berkelanjutan beberapa waktu lalu dan terakhir hasil rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada hari, Rabu 6 Oktober 2021.

“Di Kabupaten Pangkep sendiri ada 5.375 pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik yang tersebar di 13 Kecamatan yang harus dikeluarkan sebagai Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian laki-laki sebanyak 2.815 dan Perempuan sebanyak 2.560, Pemilih ini selanjutnya akan diserahkan by name by addressnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk bisa ditindaklanjuti dengan melakukan perekaman KTP-Elektronik,“ ujarnya

“Jadi karena ini adalah Kegiatan Non Tahapan dan sifatnya berkelanjutan sebagai upaya memelihara data pemilih maka tentu ribuan pemilih yang dikeluarkan ini sangat memungkinkan dimasukkan kembali dengan ketentuan telah memiliki KTP-el pada bulan-bulan berikutnya. Di mana status perekaman warga ini telah berubah dari yang sebelumnya belum memiliki KTP-el dan ternyata bulan ini atau bulan-bulan berikutnya sudah merekam dan memiliki KTP-el. Jika sudah tentu akan kami masukkan kembali sebagai pemilih,“ jelas Rohani

Pasca dikeluarkannya pemilih belum berKTP-el ini sebagai Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat(TMS), maka jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode September yang ditetapkan kembali ini berjumlah 232.587 dengan rincian keseluruhan pemilih laki-laki 111.031 dan pemilih perempuan sebanyak 121.556 dengan tambahan Pemilih Baru di bulan September sebanyak 32 pemilih, pemilih TMS sebanyak 5.563. Selain karena tidak memiliki KTP-el juga karena faktor pemilih tersebut telah dinyatakan meninggal dan sebagian lainnya telah terdaftar sebagai anggota Polri sebagaimana laporan dan penyerahan data dari Polres Pangkep dalam rapat koordinasi yang telah digelar sebelumnya.

The post Dinyatakan TMS, 5.375 Pemilih belum berKTP-el dicoret dalam DPB September appeared first on Analisa Indonesia.

Ketua KPU Pangkep yang membuka Rakor ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin pertriwulan. Rakor mengundang stakeholder untuk membahas Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk bulan September yang berguna untuk menyusun pemilih dalam DPB yang akan ditetapkan setiap bulannya.

“Kehadiran para stakeholder hari ini diharapkan dapat kembali memberi saran, masukan serta tanggapan termasuk temuan data yang bisa disandingkan dengan data yang hari ini telah disusun oleh Divisi Data untuk bulan September ini, “ ujar Burhan.

Dalam Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ini juga Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Rohani juga memberikan laporan progress Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang telah ditetapkan sejak bulan Juni, Juli, Agustus dan persiapan penetapan bulan September kepada seluruh Stakeholder yang hadir.

“Sebagai bentuk laporan berkala, kami telah menetapkan DPB bulan Juni sebanyak 238.230, bulan Juli 238.188, Agustus 238.118 dan September hasil dari data yang diberikan oleh Disdik, Kemenag dan tanggapan masyarakat sebagian telah diolah. Sisanya jika masih terdapat tambahan dari para pihak dalam Rakor Stakeholder ini juga akan kami analisis dan kami masukkan jika memenuhi syarat, “ ujar Rohani.

Upaya lainnya yang juga turut dilakukan oleh KPU Pangkep dalam menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah melakukan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di mana KPU Pangkep telah menyerahkan DPT terakhir untuk Pilkades yang akan digunakan dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa serentak awal November.

“Saat ini juga sedang dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih bersama PPDP dan PPKD,“ imbuh Rohani.

KPU Pangkep juga telah menyerahkan DPT terakhir Pilkada untuk dijadikan acuan penyusunan daftar pemilih untuk 27 Desa yang akan melaksanakan pilkades kepada DPMD.

“DPT tersebut akan dimutakhirkan dan hasilnya juga bisa di-share kembali ke KPU untuk selanjutnya perubahan dalam DPT akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan, sehingga data pemilih bisa terupdate,“ lanjut Rohani.

Pembahasan dalam Rapat Koordinasi ini juga mengangkat status perekaman bagi pemilih yang masih belum memiliki dokumen KTP-elektronik sehingga KPU Pangkep mendorong sinergi bersama. Diharapkan akan ditindaklanjuti dengan melakukan perekaman keliling bersama Disdukcapil di sekolah-sekolah melalui Disdik wilayah IX dan Kemenag khususnya untuk Pemilih Pemula yang usianya telah masuk 17 tahun bulan berjalan. Upaya penyelesaian perekaman pemilih pemula di sekolah juga akan menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang sudah membuka proses belajar secara tatap muka dan melihat kondisi covid-19 di Kabupaten Pangkep.

The post Susun DPB Bulan September, KPU gelar Rakor bersama Stakeholder appeared first on Analisa Indonesia.