Yashinta mengapresiasi kinerja positif investasi nasional yang dipaparkan oleh kementerian. Berdasarkan data yang disajikan, realisasi investasi kumulatif dari Januari hingga September 2025 telah berhasil mencapai Rp1.434,3 triliun, atau setara dengan 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini juga mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,7% year-on-year dan telah berhasil menyerap lebih dari 1,95 juta tenaga kerja baru.

Meski demikian, Yashinta memberikan catatan kritis terkait kesenjangan antara strategi investasi nasional dengan realitas di daerahnya. “Saya mengapresiasi paparan Pak Wamen. Namun, saya melihat pencapaian investasi nasional sejauh ini, dalam paparan Bapak, DIY tidak masuk 5 besar lokasi investasi, tidak masuk 5 besar lokasi hilirisasi, dan bahkan tidak teridentifikasi dalam Peta Potensi Hilirisasi,” ujar Yashinta.

Ia menegaskan bahwa strategi investasi nasional saat ini lebih berfokus pada hilirisasi dari sektor Sumber Daya Alam (SDA). Sementara itu, karakteristik ekonomi di DIY sangat khas dan unik, dengan tumpuan utama pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif. “Basis ekonomi kami berbeda. Tantangan yang kami hadapi di DIY juga sangat khas, yang paling mendasar adalah ketersediaan lahan yang sangat terbatas dan harganya yang mahal ,” jelas Yashinta.

Ia memaparkan bahwa tingginya biaya lahan ini telah memicu krisis tata ruang, yaitu alih fungsi lahan pertanian produktif yang tidak terkendali. Hal ini, menurutnya, menciptakan konflik antara keuntungan ekonomi jangka pendek dengan tujuan strategis jangka panjang provinsi, seperti ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, Yashinta mendorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk merumuskan instrumen kebijakan yang mampu menjawab tantangan daerah yang tidak berbasis SDA. “Dengan fokus pemerintah pada hilirisasi sektor SDA, bagaimana konsep ini dapat diterapkan pada sektor jasa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah? ” tanyanya.

“Saya merekomendasikan agar Kementerian Investasi dan Hilirisasi dapat memperluas definisi hilirisasi-nya agar mencakup hilirisasi SDM (Sumber Daya Manusia), hilirisasi digital, maupun hilirisasi pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kekuatan DIY. Kami membutuhkan kebijakan untuk mendukung ‘hilirisasi jasa’ di daerah yang memiliki keterbatasan SDA namun unggul dalam SDM seperti di DIY,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yashinta juga menyoroti implementasi sistem perizinan Online Single Submission (OSS), khususnya terkait penerapan sistem “Fiktif Positif” (FikPos). Ia mempertanyakan langkah antisipasi kementerian untuk memastikan sistem tersebut tidak disalahgunakan untuk menerbitkan izin yang berisiko merusak lingkungan, tidak memenuhi standar keamanan, atau terbit berdasarkan data yang tidak akurat. ***

The post Anggota DPD RI DIY R.A. Yashinta Sekarwangi Mega Soroti Pentingnya Investasi Berbasis Potensi di Setiap Daerah appeared first on Analisa Indonesia.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Asrorun Ni’am Sholeh, mengungkapkan bahwa judi online (judol) menjadi ancaman besar bagi generasi muda.

“Ada sekitar 960 ribu pemuda Indonesia yang telah terpapar dampak buruk judol. Jika dibiarkan, ini akan merusak moral, masa depan generasi bangsa, dan menghambat cita-cita Indonesia Emas 2045,” ungkap Ni’am.

Deputi Ni’am menegaskan pentingnya tiga langkah utama untuk mengatasi adiksi terhadap judol, yaitu literasi digital, edukasi, dan pengembangan kreativitas serta inovasi. Selain itu, pendekatan rehabilitatif melalui organisasi kepemudaan dinilai efektif untuk memulihkan para pemuda yang telah terjebak.

“Pemuda perlu dikenalkan pada manfaat dunia digital, seperti kewirausahaan dan pendidikan berbasis teknologi. Edukasi, kreativitas, dan inovasi menjadi kunci agar pemuda dapat melihat sisi positif teknologi,” tambahnya.

Komitmen Kemenpora dalam memberantasan judi online ditandai dengan penghancuran chip judi online secara simbolis disaksikan oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan, serta deklarasi pemuda-pemudi Indonesia anti judi online.

Pesta Prestasi bulan Desember berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu (13-14 Desember 2024), di Plasa Kemenpora. Kegiatan ini menghadirkan berbagai acara menarik seperti pameran UMKM, pagelaran musik, otomotif, talkshow, dan kompetisi kreatif.

Deputi Ni’am mengajak para pemuda untuk memanfaatkan ruang positif yang disediakan oleh Kemenpora sebagai tempat berkarya dan berinovasi. untuk berkembang dan menyalurkan kreativitas.

Berikut isi Deklarasi Pemuda-Pemudi Indonesia Anti Judi Online:

1. Kami pemuda pemudi Indonesia menolak segala bentuk perjudian baik online maupun offline,
2. Kami pemuda pemudi Indonesia berjanji akan setia membantu pemerintah untuk berperan aktif dalam pencegahan perjudian,
3. Kami pemuda pemudi Indonesia siap menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan berperan aktif dalam berbagai kegiatan positif.

The post Prof Niam: Judol Anak Haram Teknologi Digital, Anak Muda Harus Dilindungi appeared first on Analisa Indonesia.

Catatan mengenai politik Amerika Serikat dan terpilihnya Donald Trump bisa dibaca di https://cynical-c.com/

Hubungan Indonesia – Amerika Serikat

Hubungan Indonesia-Amerika Serikat telah terjalin sejak tahun 1949. Menandai 75 tahun Indonesia-Amerika Serikat, pada 12 November 2024, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

Tidak hanya itu, pada 6 Maret 2024, pemerintah AS dan Indonesia meluncurkan perayaan bersama 75 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Perayaan ini menggunakan tema “Keberagaman, Demokrasi, Kemakmuran”.

Dalam sejarahnya, Amerika Serikan pertama kali membuka kantor diplomatnya di Indonesia pada 28 Desember 1949. Saat itu Merle Cochran menjadi Duta Besar AS pertama untuk Republik Indonesia. Adapun perjanjian ekonomi pertama antara Indonesia dan Amerika Serikat ditandatangani pertama kali pada 16 Oktober
1950.

Pentingnya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, membuat beberapa presiden Amerika Serikat pernah datang ke Indonesia. Diantaranya Ronald Reagen, Gerald Rudolf Ford, Bill Clinton, George W.Bush, Richard Nixon, Barrack Obama hingga Joe Biden.

Peran Amerika dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Sejarah peran Amerika Serikat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dituturkan oleh Profesor McMahon seperti dikutip VOA dalam tulisan AS Tekan Belanda Agar Akui Kemerdekaan dan Kedaulatan RI. Menurut Profesor McMahon Amerika Serikat memiliki andil pada tahap akhir perjuangan kemerdekaan RI, pada awal 1949, yang memaksa Belanda sampai pada keputusan untuk memulai Konferensi Meja Bundar. Hal tersebut yang kemudian mengarah pada pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Amerika Serikat yang pada awalnya merupakan pendukung Belanda, akhirnya menghentikan bantuannya setelah Belanda melalui Agresi Militer II memakan banyak korban di Indonesia. Bersama PBB, Amerika Serika mendesak dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai yang berahir melalui perjanjian Roem Royen.

Perjanjian lain antara Indonesia-Belanda yang lahir karena adanya peran Amerika Serikat yaitu perjanjian Renville. Perjanjian yang dilakukan pada 8 Desember 1947 ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang disebut Committee of Good Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia.

Melansir berita dari GoodNewsFromIndonesia berjudul Menilik Sejarah Diplomasi Indonesia dengan AS yang berusia Lebih Dari 70 Tahun, disebutkan bahwa pada tahun 1947 terjadi peristiwa penahanan 217 awak kapal Indonesia yang ditahan di Texas karena menolak melayani kawal Inggris Belanda, Marthin Behrman yang memuat senjata dan amunisi. Protes pecah dari warga Ameriak Serikat dan mendekan Presiden Truman meminta awak kapal dibebaskan.

The post Catatan Hubungan Indonesia Amerika Serikat 1949-2024 appeared first on Analisa Indonesia.

Penyampaian sikap ini dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka 2024 yang berlangsung di Cibubur (25/04/2024).

Dalam keterangannya, Budi Waseso menyampaikan bahwa pendidikan karakter bangsa dimulai dari generasi muda khususnya peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pembentukan karakter bangsa sangat penting untuk meneruskan pembangunan Nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia menuju tujuan Nasional sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bersama para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Se-Indonesia menyepakati agar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 melakukan sejumlah hal yaitu:

1. melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri tersebut di atas yaitu menjadikan ekstrakurikuler Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana diatur sebelumnya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2. Merealisasikan komitmen Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada saat rapal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 3 Apri 2024 akan memasukan Pendidikan Pramuka sebagai co-Kurikuler dalam komponen P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dalam kurikulum Merdeka.

Mustadin Taggala selaku pengurus Kwartir Nasional Bidang Kerjasama Luar Negeri yang juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Azzahra Jakarta menyampaikan bahwa pendidikan karakter harusnya semakin dikuatkan.

Menurutnya, Gerakan Pramuka yang merupakan institusi formal yang sudah berlangsung bertahun-tahun sebagai poros pembentukan karakter mestinya mendapatkan perhatian yang serius khususnya dalam penguatan peran fungsinya dalam proses pendidikan formal dan pendidikan non formal.

“Harusnya kita saling bahu-membahu, bergandengan tangan mendukung pendidikan karakter oleh Gerakan Pramuka, jangan malah dilemahkan,” tegas Mustadin.

The post Kwarnas Gerakan Pramuka: Revisi Permendikbud tentang Pramuka appeared first on Analisa Indonesia.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, H.M. Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan pesan tersebut saat membuka kegiatan Santri Ngaji Politik di Pondok Pesantren Al Nahdlah, Depok, Jawa Barat, Jumat sore (15/3).

Menurutnya, santri tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik di masyarakat. Banyak politisi besar yang dulunya merupakan santri. Bahkan, menurut Deputi Ni’am, ada banyak produk hukum yang tak luput dari kontribusi para santri. Misalnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan pesantren sebagai bagian dari pendidikan nasional dan bahkan penetapan Hari Santri sebagai salah satu hari besar nasional.

Pesan lainnya yang diungkapkan bagi para santri adalah tidak mengikuti aliran kiri maupun aliran kanan ketika terjun dalam dunia politik.

“Bagi para santri yang ingin terjun ke dunia politik, selalu ingat empat prinsip ini, yaitu Tawassuth, Tawazun, Al-I’tidal, dan Tasamuh. Yaitu, selalu netral tidak berpihak ke mana pun, seimbang dalam segala hal, bersikap adil, dan yang terakhir, selalu bersikap toleran,” pungkas pengasuh Pondok Pesantren Al Nahdlah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Edi Nurinda, selaku Asisten Deputi Bidang Wawasan Pemuda, melaporkan bahwa kegiatan Santri Ngaji Politik merupakan salah satu implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenpora dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pengintegrasian kegiatan Muda Memilih pasca Pemilihan Umum 2024 dan menghadapi Pemilihan Umum Daerah 2024.

Ada sekitar tiga ratus santri yang hadir dan ikut serta dalam kegiatan dialog santri politik tersebut, mulai dari siswa/siswi dan alumni Pondok Pesantren Al Nahdlah, komunitas kepemudaan seperti Ansor, serta mahasiswa/mahasiswi dari Universitas Pamulang (UNPAM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Para narasumber yang hadir memberikan pengalamannya berpolitik, antara lain Asrori Karni, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI; Agus Nilmada Azmi, Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta; dan Kyai Miftahul Huda, Kepala Pengasuhan Pesantren Al Nahdlah. Selain dialog santun, peserta diajak berinteraksi dengan tanya jawab dan games menarik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Eselon Dua serta perwakilan staf di Deputi Pemberdayaan Pemuda.

The post Politik Sarungan: Kesadaran Politik Ala Santri Menjadi tema Kegiatan Perdana Santri Ngaji Politik appeared first on Analisa Indonesia.

Demikian disampaikan Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana dalam acara Foreign Policy Circle’s Talk: “South-south Cooperation: Its Continued Significance and Future Challenges” yang diadakan oleh Universitas Paramadina bekerjasama dengan  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak.

Diskusi ini diadakan secara hybrid bertempat di Auditorium Firmanzah, Universitas Paramadina pada Kamis (22/2/2024), dimoderatori oleh Maulana Syahid, dan bertindak sebagai penanggap adalah Muhammad Iksan selaku Dosen Universitas Paramadina dan Penny Dewi Herasati Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Pentingya Organisasi Kerjasama Selatan-Selatan

Yayan yang juga merupakan Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemenlu RI   menegaskan bahwa kerjasama Selatan-Selatan muncul sebagai mercusuar harapan yang menawarkan jalan menuju dunia yang lebih adil dan makmur. Dengan ini dapat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara negara-negara di dunia.

Dalam pemarannya Yayan mengungkapkan lima fungsi strategis Kerjasama Selatan-Selatan. Pertama, berfungsi sebagai firewall melawan persaingan geopolitik yang meningkat. Kedua, kerjasama Selatan-Selatan muncul sebagai kekuatan pendorong untuk mencegah konflik, resolusi, dan pembangunan perdamaian. Ketiga, kerjasama Selatan-Selatan memiliki potensi sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Fungsi keempat menurut Yayan, dalam menghadapi degradasi lingkungan dan perubahan iklim, kerjasama Selatan-Selatan semakin penting sebagai pengemudi pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Adapun Kelima, di tengah krisis kemanusiaan dan darurat kesehatan global, kerjasama Selatan-Selatan menawarkan tali kehidupan solidaritas dan dukungan baik dalam merespons bencana alam, gelombang pengungsi, atau pandemi seperti COVID-19.

Dalam pidato pengantarnya Dr. Handi Risza, Wakil Rektor Universitas menyatakan bahwa   bahwa secara global telah menjadi kekuatan yang kuat dalam tata kelola global.

“Juga menjadi advokat bagi forum dan organisasi baru, serta menjadi katalisator untuk inisiatif pembangunan yang bertujuan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, negara-negara yang termasuk dalam Grup Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) akan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di masa depan,” terangnya.

Handi memiliki harapan besar Indonesia dapat memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang terjadi setelah COVID-19. Diketahui bahwa dunia kembali dihadapkan pada krisis geopolitik yang kemudian melahirkan krisis yang berkelanjutan dan konflik multi-level yang saling terkait satu sama lain.

Yuefen Li, Senior Advisor on South-South Cooperation and Development Finance the South Centre memaparkan bahwa status Pusat Kajian Selatan-Selatan itu sebagai wadah besar untuk menegakkan kepentingan global Selatan dengan beranggotakan 55 negara berbasis di Jenewa.

“Hal yang harus dilakukan saat ini adalah memanfaatkan jaringan intelektual yang bertujuan untuk memberikan dukungan intelektual dan kebijakan kepada negara-negara Selatan. Ini menjadi lebih penting mengingat semakin besarnya beban perekonomian negara-negara berkembang dalam perekonomian dunia.” Urai Yefen.

Li melihat, dunia sedang menghadapi tantangan global yang sangat mendesak. Maka dari itu sangat penting untuk membangun kapasitas di negara-negara berkembang berdasarkan rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan.

“Saya ingin menyampaikan bahwa meningkatkan kemitraan multi-stakeholder yang inklusif sangat penting untuk memperkuat dalam skala yang mendalam serta berkontribusi terhadap implementasi di 2030 mendatang,” imbuh Li.

Berikutnya, Maria Renata Hutagalung Director of International Development Cooperation, MoFA (ТВС) memaparkan bahwa pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang menaungi peran aktif dalam kerja sama internasional dan mendorong perdamaian global. “Hal ini merupakan salah satu kerangka kerja yang efektif untuk mengartikulasikan agenda mulia dan mempromosikan sejak awal berdirinya Republik dengan semangat solidaritas ketika menjadi tuan rumah Asia yang pertama, “ungkapnya.

Banyak negara telah mengeluarkan lebih banyak dana untuk membayar dan melaksanakan pembangunan ekonomi mereka serta dibantu untuk membukakan jalan kolaborasi yang kuat sehubungan dengan relevansi Kerjasama Selatan-Selatan. “Hal ini juga memperkuat kekuatan kolektif negara-negara berkembang dalam struktur tata kelola global dan meningkatkan akses pasar melalui hubungan yang lebih kuat dengan memanfaatkan potensi negara-negara berkembang di pasar global,” tegas Renata.

Yuliana Indriati, Direktur Pengembangan Usaha PT. Biofarma saat ini sedang mengembangkan kemitraan global yang kuat dengan fokus pada pasar Afrika. Dengan pengalaman dan keunggulan dalam produksi vaksin dan produk farmasi lainnya, PT. Biofarma telah menjadi pemain kunci dalam industri ini.

“Melalui anak perusahaan dan kemitraan strategis, telah berhasil memasuki pasar global, termasuk ke Afrika, dengan produk-produk berkualitas tinggi. Dengan strategi yang berfokus pada penetrasi pasar, keunggulan kualitas dan kolaborasi yang efektif memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kehadirannya di pasar global, dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia,” tutur Yuliana.

Dima Al-Khatib, Director of the United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) melihat kerja sama Selatan-Selatan telah menjadi landasan yang penting untuk solidaritas global dan ketahanan di tengah tantangan dan peluang yang kompleks. Dengan kepemimpinan Tunisia dalam memajukan kerja sama ini patut diakui, terutama di tengah dinamika kerja sama yang dipengaruhi oleh disparitas ekonomi, ketidakstabilan politik dan krisis lingkungan. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 telah menyoroti pentingnya respons krisis yang efektif dan ketahanan kesehatan.

“Tantangan masa depan bagi kerja sama Selatan-Selatan meliputi kebutuhan akan peningkatan digitalisasi, penanganan perubahan iklim, dan meningkatkan perdagangan dan investasi di antara negara-negara Selatan global. Untuk mengatasi tantangan bersama ini, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, termasuk peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan bersama, memperkuat struktur tata kelola untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan mengeksplorasi mekanisme pembiayaan baru,” tegas Dima.

Dima berharap dukungan dari sistem pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerja sama Selatan-Selatan dapat terus menjadi modalitas penting untuk mendukung negara-negara yang berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Rio Budi Rahmanto sebagai Kepala Pusat P2K Multilateral Kemenlu RI menyoroti beberapa poin penting dari diskusi yang telah diadakan. Tentu dari diskusi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kerja sama Selatan-Selatan, terutama di tengah ketidakseimbangan global yang semakin meningkat, kurangnya kepercayaan dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi dunia saat ini.

“Kita harus memanfaatkan kerja sama segitiga dan memperkuat kapasitas nasional negara-negara berkembang untuk meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan. Penting juga untuk memperkuat kemitraan pemangku kepentingan multi dan mengintegrasikan agenda Selatan global,” kata Rio.

Indonesia berencana untuk meningkatkan peran dalam kerja sama Selatan-Selatan dan memanfaatkan perusahaan nasional untuk memperluas akses pasar, terutama di wilayah Afrika yang dipandang memiliki potensi pertumbuhan besar. Hal ini juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 tentang transformasi ekonomi.

“Dalam menghadapi masa depan, ada aspirasi untuk melanjutkan diplomasi ekonomi dan memperluas kerja sama pengembangan, sambil tetap mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada. Kemitraan dengan universitas juga dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat penelitian dan inovasi, ” pungkasnya.

The post Pentingnya Fungsi Kerjasama Selatan-Selatan Untuk Perdamaian appeared first on Analisa Indonesia.

Hadir sebagai narasumber Dr. Haidar Bagir, Penulis dan Pemikir Islam menyampaikan bahwa akses dari sosial media, menggantikan media konvensional baik cetak maupun elektronik yang tumbuh dari berbagai website, portal, dan lain sebagainya.

“Sosial media memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mengirimkan berita yang disajikan sebagai suatu kebenaran. Tulisan yang sensasional, adalah semata-mata hal yang half truth tetapi bukan berarti memberikan setengah kebenaran, tetapi benar-benar hal yang salah,” kata Haidar.

Haidar juga berpendapat bahwa Indonesia cukup maju dengan UU ITE, tetapi Indonesia harus mengoreksi pasal-pasar karet yang cukup membahayakan, seperti pasal mengenai pencemaran nama baik.

Narasumber berikutnya Rizal Nova Mujahid dari Drone Emprit memaparkan peta media sosial terkait KPK Taliban, Capres-Cawapres 2023, Pilpres 2024, pemilu dan lain sebagainya. “Narasi yang dibawa oleh media turut di respoon dengan baik, tetapi banyak sekali isu-isu lain yang membawa isu-isu politik identitas lain pada tahun 2023,” ujarnya.

Dr. Agus Sudibyo, Peneliti Media dan Mantan Dewan Pers menyebutkan bahwa keadaan pers secara global sedang tidak baik-baik saja, mengalami disrupsi dan kualitas jurnalis mengalami penurunan.

Agus juga memaparkan bahwa lama kelamaan masyarakat berada dalam kondisi tidak bisa lagi membedakan media media konvensional, media massa, ataupun media sosial karena semuanya sama saja.

“Media sosial menyajikan dan memberikan model-model baru, distribusi, dan monetisasi konten sehingga disebut sebagai friend and enemy secara bersamaan,” ungkap Agus.

Tetapi dalam diplomasi digital lanjut Agus, media sosial disebut sebagai musuh dari media konvensional. “Dalam konteks ini, menyajikan good content, dan good journalism bukan hanya sekedar diamanatkan oleh undang-undang tetapi dengan alasan bisnis dan harus ada diversity content,” lanjut Agus.

“Polarisasi yang muncul hendaknya direspon oleh media massa untuk kembali sebagai pers pilar keempat yang menjadi pilar publik yang beretika,” pungkasnya.

The post Menuju Media sebagai Pilar dan Bukan Perusak Demokrasi appeared first on Analisa Indonesia.

Untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan dukungan administrasi dan keahlian bagi pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuklah organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Hal tersebut tertuang daam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2017. Perpres ini kemudian dilakukan perubahan yaitu perubahan pertama melalui Perpres Nomor 57 tahun 2021 dan Perubahan Kedua melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2023.

Peraturan tersebut menetapkan Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan.

Untuk semakin mengenal perkembangan DPD RI, berikut profil dari dua Deputi yang bertugas di DPD RI.

Deputi Bidang Administrasi – Lalu Niqman Zahir

Deputi Bidang Administrasi Sekjen DPD RI dipimpin oleh Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si. Pria kelahiran 1968 ini telah berkarier sebagai ASN sejak tahun 1988 di Lombok Barat.

Kariernya di DPD RI dimulai saat ia mendapatkan kepercayaan sebagai Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan Setjen DPD RI di tahun 2004. Selanjutnya ia mendapatkan kepercayaan untuk memimpin sebagai Kepala Bidang Hubungan Daerah Wilayah Timur, Pusat Kajian Daerah Setjen DPD RI (2008).

Ia juga sempat memimpin Kepala Bagian Protokol, Biro Sekretariat Pimpinan, Setjen DPD RI dan Kepala Bagian Pengadaan dan Inventarisasi, Biro Umum Setjen DPD RI.

Ia selanjutnya menjadi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI (2015) dan Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, Setjen DPD RI (2018).

Jabatan sebagai Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI diembannya sejak tahun 2020.

Karya Tulis

Lalu Niqman Zahir dikenal aktif menuangkan gagasannya ke dalam sejumlah karya tulis. Berikut beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya.

• Pengaruh Posyandu Terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, tahun 1991
• Operasi Manunggal Patuh Patju Gerakan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (Tinjauan Tentang Strategi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Dati II Lompok Barat), tahun 1995
• Evaluasi Kebijakan Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (Penelitian Mengenai Efektifitas Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat), tahun 2001
• Memperkokoh Pluralisme untuk Mengatasi Politik Identitas, tahun 2018
• Membangun kesadaran politik warga negara untuk memperkuat ketahanan nasional, tahun 2018
• Model kepemimpinan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pasca reformasi, tahun 2018
• Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam konflik timur tengah untuk mempertahankan kepentingan nasional, tahun 2018
• Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam konflik laut China selatan untuk mempertahankan kepentingan nasional, tahun 2018
• Penataan Hukum Tata Ruang Untuk Mendukung Pembangunan Nasional, tahun 2018
• Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan 2018 masyarakat di era otonomi daerah, tahun 2018
• Paket kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas perekonomian 2018 dan keberlanjutan reformasi, tahun 2018
• Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan Perspektif masa depan. Tahun 2022
• Peran Masyarakat Sipil dan Komunitas: Suatu Model dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tahun 2022
• Penegakan Hukum dan Pembaharuan Pemerintah, Belajar dari Kasus Eigenrechting Ade Armando, tahun 2022

Deputi Bidang Persidangan – Oni Choiruddin

Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Oni Choiruddin, S.H., M.M. Beliau merupakan ASN yang berkarier sejak tahun 1997 di DPD RI.

Mengawali karier sebagai Staf Pengadministrasi Anggota, Sub Bagian Administrasi, Bagian Kepegawaian, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI. Di tahun 1999 kemudian menjadi Kepala Sub Bagian di tempat yang sama.

Pengalamannya di DPD RI membawa ia bertanggung jawab sebagai Kepala Bagian, Bagian Anggota dan Kepegawaian, Biro Administrasi (2006) dan menjadi Kepala Biro enam tahun berselang yaitu pada tahun 2012.

Dipercaya menjadi Kepala Biro pada Biro Persidangan 1 (2014), Biro Perencanaan dan Keuangan (2015), dan Biro Persidangan (2019-2023).

Hingga kemudian pada tahun 2023, Oni Choiruddin mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

The post Mengenal Deputi di Sekretariat Jenderal DPD RI appeared first on Analisa Indonesia.

Artikel ini akan membahas syarat-syarat tambahan yang perlu Anda ketahui syarat perpanjang SIM Anda.

1. Identitas yang Valid

Hal pertama yang harus Anda pastikan adalah memiliki identitas yang valid. Biasanya, identitas ini berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identifikasi lain yang diakui oleh pihak berwenang.

Pastikan bahwa data yang tercantum pada identitas Anda sesuai dengan data yang tertera pada SIM Anda. KTP yang sudah kedaluwarsa atau tidak valid tidak akan diterima untuk proses perpanjangan SIM.

2. Dokumen Pendukung Tambahan

Banyak negara atau daerah mewajibkan dokumen pendukung tambahan saat Anda ingin memperpanjang SIM Anda. Salah satu dokumen yang sering diperlukan adalah surat keterangan sehat dari dokter.

Dokumen ini sering mencakup tes kesehatan umum, serta tes mata dan pendengaran. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa Anda dalam kondisi fisik yang memadai untuk mengemudi dengan aman.

3. Foto Biometrik

Penggunaan foto biometrik adalah praktik yang semakin umum dalam perpanjangan SIM. Teknologi canggih digunakan untuk mengambil foto ini, dan foto biometrik ini digunakan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi pemalsuan SIM.

Anda harus datang dengan penampilan yang sesuai dengan pedoman resmi saat foto biometrik diambil.

4. Pembayaran

Tentu saja, pembayaran adalah bagian penting dari proses perpanjangan SIM. Biaya perpanjangan akan bervariasi tergantung pada jenis SIM Anda dan masa berlaku yang Anda pilih.

Pastikan Anda mengetahui biaya yang berlaku di wilayah Anda dan membawa uang tunai yang cukup untuk membayar biaya perpanjangan.

5. Tes Pengetahuan Lalu Lintas (Opsional)

Di beberapa negara atau daerah, Anda mungkin diharuskan untuk mengikuti tes pengetahuan lalu lintas. Ini terutama berlaku untuk SIM komersial atau SIM yang berhubungan dengan jenis kendaraan tertentu.

Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengemudi memahami aturan lalu lintas dan keselamatan jalan raya. Tes ini bersifat opsional dan biasanya diperlukan jika ada perubahan aturan lalu lintas yang signifikan.

The post Bukan Hanya Membayar: Syarat Tambahan untuk Perpanjang SIM Anda appeared first on Analisa Indonesia.

Laporan kinerja tersebut disajikan dengan tampilan menarik, ringkas dan komprehensif untuk mengikuti tuntutan masyarakat di era digital.

“Penyajian yang diminati oleh publik sekarang ini adalah bentuk digital, laporan ini juga membantu mendukung penyebaran kinerja DPD RI secara umum yang masih sering ditanyakan masyarakat dan khususnya kinerja BAP DPD RI,” ungkap Ajiep Padindang, Ketua BAP DPD RI periode 2022-2023.

Publikasi laporan kinerja yang disusun ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik DPD RI kepada masyarakat.

“Laporan kinerja sebagai wujud fungsi representasi dan bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi BAP DPD RI ke masyarakat. Karena itu sangat penting untuk dipublikasikan ke masyarakat melalui berbagai platform media DPD RI, agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” ujar Mesranian, Plt. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI melalui survey kepuasan Masyarakat yang bisa diakses di laporan kinerja BAP DPD RI.

Di tahun sidang 2022-2023, BAP DPD RI telah menghasilkan 4 (empat) keputusan DPD RI
yaitu:

1. Keputusan DPD RI Nomor 17/DPDRI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS II Tahun 2021 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah;
2. Keputusan DPD RI Nomor 36/DPDRI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS I Tahun 2022 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah;
3. Keputusan DPD RI Nomor 37/DPDRI/III/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Pengelolaan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan DPD RI Nomor 62/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Masyarakat dapat langsung mengaksesnya secara lengkap melalui website dpd.go.id, ke Laporan Kinerja BAP DPD RI atau scan QR code di foto yang dilampirkan.

The post BAP DPD RI Terbitkan Laporan Kinerja Digital Interaktif appeared first on Analisa Indonesia.