Akibatnya, kita selalu mengaku Indonesia jelek, dan masyarakat negara lain lebih baik. Walau jika dilihat secara detail persoalan tersebut juga dialami dengan semua orang. Termasuk persoalan di media sosial yang juga merupakan masalah global. Tidal hanya terjadi di Indonesia.

Putut Widjanarko, Ph.D., Dosen Paramadina Graduate School of Communication menyampaikan hal tersebut pada diskusi bertajuk “Antisipasi Pemilu dan Pilpres 2024: Peran Media Sosial yang Belum Beradab” yang diselenggarakan secara  hybrid di Universitas Paramadina, Kamis (10/8/2023).

Algoritma Mobokratis Media Sosial

Putut menyatakan bahwa dalam konteks platform, media sosial memiliki permasalahan yang mendasar, yang disebut oleh beberapa orang sebagai algoritma mobokratis.

“Cenderung mengumpulkan kerumunan karena prinsip platform yang sekarang berlandaskan pada atensi ekonomi, yang memungkinkan berita hoaks, bohong, misinformasi seperti misalnya ada berita binatang aneh, yang kurang bermanfaat,” jelas Putut.

Menurutnya, karena attention itu dianut oleh semua melebar dengan cepat dan kemudian menjadi salah satu pendorong hoax,berita bohong dan kemudian hate speech juga bisa melebar dengan cepat.

Online Disinhibition Effect di Media Sosial

“Mengutip Schuler orang bisa lebih bebas, merasa tidak terkekang, dan mengekspresikan diri lebih terbuka sebagai fenomena yang disebut  online disinhibition effect (efek tidak terkendali ketika di online),” lanjut dosen Paramadina ini.

Putut menjelaskan orang akan lebih bebas menyampaikan segala hal jika itu online, dibandingkan di offline itu bisa dua hal seperti ketika senang sama orang tetapi disaat yang sama juga bisa memperburuk atau disebut juga dengan toxic disinhibition effect.

Secara psikologis, di dalam diri semua orang ada kecenderungan untuk tidak terlalu terkendali ketika berkomunikasi menggunakan platform online.

Pentingnya Engagement di Media Sosial

Lebih lanjut Putut menyatakan bahwa problem berikutnya adalah platform. Dalam konteks platform ini atensi kita adalah sebuah sumber daya yang mahal.

“Dengan cara apapun supaya orang-orang engage terus menerus kepada platform itu. Platform akan mencari cara sebanyak mungkin agar dapat terus engage dengan platform mereka, saah satunya dengan cara like, share, subscribe dan comment.” ujarnya.

“Comment mana yang akan paling banyak di share, comment mana yang paling banyak di-like, tentu saja yang paling kontroversial. Karena apa? Karena kta merasa harus selalu connected, dan harus selalu mengetahui apa yang terjadi saat itu, kalau pro pak Anies akan search pak Anies, kalau pro pak Ganjar atau Prabowo tentu akan sebaliknya,” jelasnya.

Informasi yang Benar adalah Oksigen Demokrasi

Sementara itu, Dosen Universitas Diponegoro, Wijayanto, Ph.D. mengungkapkan  bahwa Informasi yang benar itu seperti oksigen dalam demokrasi. Menurutnya berdasarkan informasi yang benar itu maka kemudian warga negara mengambil keputusan dalam pemilu, tidak hanya dalam pemilu sebenarnya dalam juga proses proses politik yang lain.

“Kaitannya dengan tahun 2024, sebenarnya koalisi damai sebenarnya sudah menginisiasi. Pada tanggal 22 Juni kita mengundang pemerintah dan juga platform untuk membicarakan apa yang dapat kita lakukan sehingga pemilu tahun 2024 dapat terbebas dari polusi digital, meskipun hal tersebut akan sangat berat dilakukan,” bebernya.

Peneliti PPPI, Septa Dinata, M.Si memaparkan bahwa polarisasi ini sangat dimungkinkan dengan cara kerja media digital itu sendiri, dalam politik ini sangat berbahaya karena mereka akan dihinggapi dan diasupi oleh informasi yang homogoni, hanya oleh informasi yang mereka suka.

“Hal yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya adalah, adanya global order yang berubah sangat radikal, tapi antisipasinya sangat minim. Mungkin bisa dikatakan social space kita saat ini 70%nya berada di ruang digital, dan saat ini dikuasai oleh raksasa2 perusahaan digital yang mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi saat ini,” ujar Septa.

Septa menegaskan bahwa media kita terglobalisasi, memungkinkan berinteraksi antar negara., konsep ruang dan waktu berubah secara drastis, tapi disaat bersamaan kita memelihara naluri purba, tentang identitas.

“Identitas itu bukan semakin lenyap, tapi muncul resistensi bahkan kekhawatiran yang berlebihan dan merasa terancam terhadap kekuatan raksasa ini sehingga  menjadi reaktif. Itulah yang terjadi pada politik kita saat ini,” pungkasnya.

The post Pemilu 2024 dan Peran Media Sosial yang Belum Beradab appeared first on Analisa Indonesia.

“Saya sangat berharap Islamic-based civil society (masyarakat sipil berbasis Islam), khususnya PBNU dan Muhammadiyah sikapnya, statement-nya harus clear,” ungkapnya

Umam juga mempertanyakan ketegasan sikap Presiden Joko Widodo. “Seharusnya presiden bersikap jelas dan tegas, tidak diam atau mendiamkan,” katanya.

Menurutnya, sikap diam Jokowi hanya menandakan bahwa kepala negara berada dalam barisan yang mendukung penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang kekuasaan.

Mendiamkan wacana itu, lanjutnya, berarti ada tanda, kalkulasi, dan strategi di baliknya. Kalau hal itu terjadi, masyarakat mempertanyakan kembali komitmen reformasi yang dititipkan kepada Jokowi saat ini.

“Kalau itu semua dilakukan, wajar kita masyarakat sipil di kalangan menengah terdidik mempertanyakan, ‘ada apa dengan reformasi yang dititipkan terhadap pemimpin kita?” ujarnya.

Umam juga menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 oleh elite parpol merupakan tindakan testing the water. Jika wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mendapat penolakan masyarakat sipil, wacana itu akan sangat mungkin terjadi.

“Dari sekian banyak narasi yang diusung ini kembali mencoba melakukan testing the water untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru, polanya cukup mirip,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Faisal Basri mengutip pernyataan Lord Acton “Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely.” 

“Tidak ada alasan untuk melanjutkan kembali kekuasaan Jokowi saat ini. Sebab dari sisi ekonomi, Jokowi gagal mempertahankan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi,” kata Faisal.

Bahkan, kata Faisal, pada 2020 Indonesia telah kembali menjadi negara dengan pendapatan rendah (low income country).

“Salah satu indikatornya, adalah GNI (Gross Nasional Income) per kapita turun. Pada 2021, GNI per kapita belum bisa kembali (reborn). Kemungkinan reborn terjadi dalam tiga sampai empat tahun lagi,” ujarnya.

Sementara itu menurut Prof. Azyumardi Azra, upaya memperpanjang kekuasaan ini masih akan terus berlanjut.

“Kita harus menggalang kekuatan, karena masih relatif banyak guru besar dan dosen yang selama ini diam kemudian ikut bersuara, ini sangat mungkin dikonsolidasikan.Yang belum kita lihat komentar dan gerakan dari aktivis mahasiswa dari BEM dalam kehebohan ini.”  

Azyumardi juga  menyarankan agar masyarakat sipil memperkuat barisan terkait isu penundaan pemilu.

“Masyarakat sipil harus merapat, kita harus mendukung PDIP dan Nasdem, PPP, PKS supaya jangan sendiri, kita kasih semangat terus. Kita dorong supaya mereka konsisten jangan sampai berubah lagi, plin plan,” katanya.

The post Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia appeared first on Analisa Indonesia.

Demikian disampaikan Dr. M. Syaltout Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy pada Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini bertajuk “Dampak Perang Rusia-Ukraina: Ekonomi dan Politik Global” yang digelar melalui platform Twitter Space, 26 Februari 2022.

Menurut Syaltout, “bahkan justru sebaliknya, bisa jadi antar negara tersebut tidak bisa menghindar untuk berperang satu sama lain. Jerman dan Inggris yang berperang pada world war I dan II sebelumnya adalah rekanan perdagangan sangat aktif. Pax Mercatoria – Perdamaian melalui perdagangan (khususnya multilateral neoliberal) hanyalah ilusi dan bahkan cuma mitos.”

Pada saat perang lanjut Syaltout, ternyata tidak semua pihak menjadi buntung, rugi, defisit dan mengalami krisis perdagangan maupun ekonomi.

“Ada beberapa negara yang justru diuntungkan dengan munculnya bukan hanya ketegangan konflik antar negara, tapi juga perang yang terbuka,” katanya.

“Untung dan rugi secara ekonomi maupun perdagangan dalam konflik Russia vs Ukraina ini bukan hanya bergantung pada sisi mana kita berpihak secara politik (apakah Pro Russia ataukah Pro Ukraina), tapi juga bergantung pada inter-dependensi perdagangan kita apakah dengan jejaring dagang aliansi besar Russia ataukah aliansi Ukraina-US-EU dan juga secara khusus pada komoditas ekspor dan impor kita,” tambahnya.

Menyinggung posisi Indonesia, Syaltout menyatakan sebagai negara net importir minyak bumi, harga minyak dan gas bumi yang semakin tinggi pasca meningkatnya eskalasi konflik Russia vs Ukraina, dalam jangka panjang dapat merugikan Indonesia.

“Jika tidak disiasati betul, dengan adanya economic shock terhadap APBN karena Pandemi COVID-19, maka harga minyak dan gas yang tinggi akan semakin membebani APBN kita. Pertumbuhan ekonomi kita yang lumayan membaik tahun 2021, bisa jadi terdampak,” urainya.  

Di lain sisi, Indonesia saat ini dikenal sebagai negara penghasil emas, perak, alumunium dan nikel yang saat ini juga ikutan naik pasca meningkatnya eskalasi konflik Russia vs Ukraina.

“Jika kita bisa mengoptimalkan peluang ini, ekonomi kita bukan hanya selamat dari ancaman defisit karena dampak naiknya harga migas, tapi juga bisa untung besar. Namun, untuk mendapatkan untung besar, perlu strategi yang jitu terkait pertambangan, baik di hulu maupun hilirnya, termasuk tentu saja terkait pembangunan smelter dan lain-lainnya. Di sini lah, Politik Bebas Aktif Indonesia menemukan relevansi dan signifikansinya,” ujarnya.

Peneliti INDEF, Eisha M Rachbini, Ph.D. menyatakan bahwa terdapat beberapa dampak dari Invasi Rusia terhadap Ukraina, khususnya terhadap Ekonomi Global, pemulihan ekonomi dunia post covid, dengan ancaman inflasi yang telah terlihat di beberapa negara maju (AS, juga Indonesia), dan kenaikan harga komoditas dunia.

“Jika perang berlanjut, pemulihan ekonomi global juga terancam akan lebih rendah dari prediksi awal,” tegasnya.  

Eisha juga menambahkan bahwa harga komoditas dunia pada 2022 telah mengalami kenaikan. Rusia adalah salah satu produsen dunia minyak bumi dan industri pertambangan seperti nikel, alumunium dan palladium. Rusia dan Ukraina adalah eksporter utama gandum. Rusia juga produsen kalium karbonat (potash) bahan baku pupuk.

Risiko perang lanjut Eisha, akan dapat berdampak pada kenaikan harga minyak bumi yang diperkirakan meningkat mencapai lebih dari $100/barrel (the price of Brent oil) (February 24th, 2022). Sementara harga bahan bakar minyak meningkat di AS dan Eropa sebesar 30%.

“Jika konflik berkepanjangan, akan berdampak terhadap global supply chain. Supply chain saat ini telah mengalami hambatan logistik akibat covid-19 yang memicu kenaikan harga komoditas. Jika supply komoditas dan logistik pengiriman terhambat, serta infrastruktur utama, seperti Pelabuhan di area Black Sea jika rusak akibat perang, maka negara maju dapat memberikan sanksi banned atas komoditas Rusia. Hal itu pasti akan memperburuk harga komoditas,” katanya.

Terkait dampak terhadap Indonesia Eisya menyatakan akan terpengaruh perekonomian global (growth), dan memperlambat pemulihan ekonomi, terutama Emerging market seperti Indonesia.  

A. Khoirul Umam, Ph.D., Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Universitas Paramadina menyatakan bahwa faktor utama yang patut diantisipasi.

“Pentingnya mengelola fungsi diplomasi dan komunikasi politik, dalam konteks bilateral maupun multilateral antar-negara, utamanya dalam konteks relasi yang telah memiliki akar sejarah konflik masa lalu yang panjang,” jelasnya.  

Umam meningatkan untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam bias kalkulasi kepentingan strategis (strategic miscalculation).

Ia pun menambahkan, dalam konteks ini kejernihan menimbang dan mengkalkulasikan strategi pencapaian kepentingan nasional (national interests), sangat ditentukan oleh kompleksitas aktor yang terlibat. Artinya, tingginya kepercayaan diri Ukraina dalam menghadapi Rusia tentu tidak lepas dari ekosistem kekuatan yang mengelilinginya, khususnya keterlibatan NATO dan juga Amerika Serikat sendiri yang menjanjikan aliansi dukungan pertahanan yang kuat sebagai back up kekuatan.

Ia juga menekankan pentingnya mengelola “ego kekuasaan” yang dimainkan oleh elit politik, pemerintahan, atau negara.

“Dalam konteks ini, konflik yang selanjutnya tersulut menjadi perang terbuka seringkali tidak lepas dari hadirnya sosok pemimpin yang meledak-ledak, tidak mudah diterka (erratic leader), memiliki ego yang tinggi, serta kadang menikmati hadirnya atmosfer ketegangan hingga perang (warlike leader),” ujarnya.  

Indonesia menurut Umam, harus mengantisipasi perluasan konflik agar ancaman instabilitas ini tidak berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Ada sejumlah kekuatan besar yang sedang berusaha mengonsolidasikan kekuatan mereka di kawasan Indo-Pasifik. Upaya konsolidasi kekuatan itu salah satunya ditandai oleh hadirnya deklarasi pakta pertahanan Australia, United Kingdom dan United States of America (AUKUS) pada September 2021 lalu.”

Perang Rusia dan Ukraina harus menjadi wake-up call, untuk benar-benar mampu menjalankan kerja diplomasi dan komunikasi politik publik di kawasan secara optimal. Jangan sampai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi ajang medan pertempuran dan adu pelanduk di antara dua kekuatan besar di kawasan.

“Perlu komitmen semua negara di kawasan harus terus ditegakkan, untuk menghadirkan kerja-kerja diplomasi dan komunikasi politik yang jujur, transparan, dan akuntabel. Begitupun proses diplomasi dan komunikasi politik publik harus benar-benar diletakkan dalam koritor relasi bilateral maupun multilateral yang kontruktif dan tidak bias kepentingan,” tuturnya.

Upaya penguatan terhadap sistem demokrasi yang menghadirkan model checking and balancing benar-benar harus terus dijalankan secara simultan, agar output kepemimpinan politik tidak dibelokkan oleh “ego kekuasaan”.

“Di sinilah, teori perdamaian demokrasi (democratic peace theory) yang meyakini bahwa perdamaian kawasan akan lebih mudah dicapai ketika masing-masing negara menjalankan sistem demokrasi yang sehat dan transparan, akan kembali menemukan justifikasi dan relevansinya dalam konteks teori maupun praktik hubungan internasional,” pungkasnya. 

The post “Dampak Perang Rusia-Ukraina : Ekonomi dan Politik Global” appeared first on Analisa Indonesia.

Dalam audiensi, LaNyalla ditemani Senator asal Aceh Fachrul Razi, Bustami Zainuddin (Lampung) dan Andi Muhammad Ihsan (Sulsel). 

Dari Bara JP, hadir Ketua Umum Utje Gustaaf Patty beserta istri Sulistyowati, Sekjen Qomarudin Mangunjaya, Wasekjen Johnson Karokaro, Wasekjen Jonny Sirait, Bendahara Umum Yudas Pasomba.

Hadir pula Ketua Umum Srikandi BaraJP Vivi Evilia, Ketua/Koordinator Indonesia Timur Willem Frans Ansanay, Ketua/Koordinator Urusan Umum Indra Rajagukguk, Ketua/Koordinator Urusan Sosial Walman Siagian, Ketua Mahkamah Organisasi Dinalara Butarbutar, Ketua DPD BaraJP Kaltim Umar Faruqi, Ketua DPD BaraJP Sulawesi Tenggara Taryono dan Kepala Kesekretariatan BaraJP Ade Surya Pranata. 

Ketua Umum BaraJP, Utje Gustaaf Patty, mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla lantaran selalu didukung dalam kegiatan keorganisasian. Ia menilai hal itu sebagai bentuk sinergi antara BaraJP dan DPD RI. 

“Ini adalah simbol bersatunya BaraJP dan DPD RI,” tegasnya. 

Utje berharap organisasinya dapat terus menjalin kerja sama dengan DPD RI. BaraJP sendiri memiliki keterwakilan kepengurusan di seluruh daerah di Indonesia. Begitu juga dengan DPD RI yang merupakan wakil dari daerah di seluruh Indonesia. 

“Kami berharap bisa melakukan kerjasama, connect dengan senator di daerah. Ada peluang kita untuk mengakselerasi gerakan di daerah. Saya optimistis, jika program pemerintah jalan, berarti program di daerah juga jalan,” ujarnya. 

Sedangkan LaNyalla mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh BaraJP terhadap kinerjanya selama memimpin DPD RI. Menurutnya, kolaborasi antara BaraJP dan DPD RI akan dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah.

“Kolaborasi antar elemen bangsa itu amat penting dijalin untuk kemajuan bangsa ini. Bagaimana kita bisa membangun sementara kita tercerai berai,” kata LaNyalla. 

Apalagi, dari hasil kunjungan kerjanya ke seluruh Indonesia, Senator asal Jawa Timur itu menilai ada banyak agenda yang mesti diperjuangkan dari daerah di tingkat nasional. 

“Ini yang saya kira perlu kiprah dan kontribusi kita bersama. Saya kira kolaborasi BaraJP dan DPD RI bisa diwujudkan di seluruh daerah. Mari kita bersinergi membangun Indonesia dari daerah,” ajak LaNyalla.(*)

The post Temui LaNyalla, BaraJP Siap Dukung DPD RI Membangun dari Daerah appeared first on Analisa Indonesia.

“Kami mendesak DPP dan DPW PPP seluruh Indonesia agar segera melaksanakan Muktamar yang konstitusional paling lambat Februari 2020 yang didahului dengan Muktamar ke-V sesuai AD/ART,” kata perwakilan unsur fusi PPP, Akhmad Muqowam.

Hal itu dikatakannya usai bertemu Wakil Ketua MPR dari PPP sekaligus Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11/12/2019.

Dia mengatakan, untuk menghindari konflik hukum yang berkepanjangan maka Unsur Fusi PPP mendesak agar DPP PPP menegakkan AD/ART khususnya kepemimpinan dalam rangka melaksanakan Mukernas dan Muktamar.

Muqowam juga mendesak jajaran PPP untuk berkomitmen menjadikan PPP sebagai saluran aspirasi, wadah perjuangan, dan dapat menjadi infrastruktur politik umat Islam dengan memperkokoh enam prinsip perjuangan dan lima khidmat PPP.

“Kami juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan PPP untuk menjadikan Muktamar sebagai perwujudan komitmen bagi tumbuh dan berkembangnya PPP mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah, baik dalam tataran struktur maupun kultural,” ujarnya.

Resolusi juga meminta kepada senior dan tokoh PPP tetap selalu memantau, memperhatikan dan mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjamin keberadaan PPP sebagai alat perjuangan politik umat Islam di Indonesia.

Menurut dia, seluruh kader PPP yang ada di internal maupun eksternal struktur partai harus menjaga marwah dan soliditas partai.

“Seluruh kader PPP yang ada di internal maupun eksternal struktur partai harus menjaga marwah dan soliditas partai,” ujarnya.

Muqowam juga menjelaskan besaran ambang batas parlemen akan menjadi faktor determinan bagi eksistensi PPP pada Pemilu berikutnya.

The post Unsur Fusi PPP Suarakan Resolusi Patra-Kuningan appeared first on Analisa Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI Pembahasan Isu-Isu terkait Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Pemerintah Daerah serta Antar Daerah bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Di ruang rapat Komite I DPD RI Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 29 Oktober 2019.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dua hal yang selalu mendapat perhatian dan menjadi pergulatan pemerintah Pusat dan daerah, yakni: pertama, isu tata hubungan kewenangan (pembagian kewenangan); dan, kedua, tata hubungan keuangan (perimbangan keuangan) antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom.

“Kami Komite I melihat harus adanya hubungan harmonis dari pusat sampai ke desa. Dan kuncinya adalah bagaimana masalah perimbangan keuangan itu ada. Masalah yang menjadi perhatian kita mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah harus selalu dibarengi dengan UU Pemda, harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang dari atas ke bawah ini memang berat tapi harus dilakukan,” jelas ketua Komite I Teras Narang.

Pada kesempatan itu, perwakilan Apeksi yang juga Walikota Pare-Pare Taufan Pawe memaparkan permasalahan yang dialami hampir seluruh Kepala Daerah seluruh Indonesia. Yaitu terkait Aparatur Sipil Negara, Implementasi Dana Desa, Dana Kelurahan, selain itu maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Kepala Daerah, dirinya berpendapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus lebih meningkat peran dan fungsinya.

“Masalah di daerah itu banyak, apalagi persoalan OTT kepada Kepala Daerah, saya kira jika APIP berfungsi dengan baik dan para pejabat pembuat komitmen dan lain-lain bekerja sesuai prosedur, itu akan mencegah karena itu menjadi kontrol bagi pelaksanaan keuangan, jika sudah terkontrol saya kira para penegak hukum tidak perlu lagi menjadikan para Kepala Daerah menjadi target penagkapan, kami para Kepala Daerah punya semangat untuk membangun daerah,” ujarnya

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik juga sependapat bahwa daerah harus memperdalam bagaimana memfungsikan APIP dalam mencegah korupsi, kemudia bagaimana urgensi dan kerangka pengaturannya.

“Saya setuju kalau APIP ini harus dikuatkan fungsinya sebagai kontrol di daerah sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan,” katanya.

Dalam catatan dan temuan DPD RI di lapangan, hal-hal tersebut di atas cukup menimbulkan persoalan signifikan di daerah, baik di level pemerintahan Kab./Kota maupun Provinsi. DPD RI yang merupakan representasi daerah juga berkepentingan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami melihat bahwa pertemuan ini harus digelar rutin, paling tidak tiga bulan atau empat bulan sekali guna mendapatkan berbagai input dari penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD), baik di tingkat Provinsi, Kab./Kota, sesuai kewenangan dan fungsi DPD RI dalam melaksanakan pengawasan Pemerintahan Daerah,” pungkas Teras Narang. (mas/rls)

The post Komite I DPD RI: Pelaksanaan Politik Desentralisasi Masih Terbatas appeared first on Analisa Indonesia.

“Bagaimana peran perempuan tersebut bisa dimaksimalkan. Kita tidak bisa berbicara demokrasi jika perempuan tidak mendapatkan tempat atau setara dengan laki-laki. Saya ingin perempuan aktif sehingga jumlahnya terus bertambah di legislatif, “ ujar Hj. Emma Yohanna.

Senator asal Provinsi Sumatera Barat itu menyebutkan bahwa sedikitnya jumlah perempuan di parlemen disebabkan oleh beberapa hambatan seperti masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, dan adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan diruang privat dan publik. Kemudian adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandiungkan laki-laki.

Untuk itu, Emma Yohanna mengajak partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan serta diberikan kesempatan yang lebih keikutsertaan perempuan dalam posisi startegis.

Selain itu, Ia mengajak kaum perempuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis dalam diri bahwa keberadaan perempuan dalam mekanisme mengambil kebijakan adalah penting. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam mengambil kebijakan, maka suara perempuan akan mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat.

“Kaum perempuan harus menyiapkan kader-kader terbaik dan berkualitas untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dengan cara memperkuat kerjasama dan dukungan antar sesama perempuan serta harus menyadari, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama,” pungkasnya.

Anggota Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengatakan perempuan menjadi bagian penting yang menentukan kualitas keterpilihan calon perempuan yang bisa mewakili kepentingan perempuan yang nantinya berjuang untuk kepentingan perempuan yaitu keadilan dan kesetaraan. Perempuan penting ikut dalam aktivitas politik, jika tidak artinya perempuan sepenuhnya menyerahkan kebijakan pengambilan keputusan kepada laki-laki yang tidak berspektif terhadap kepentingan perempuan maka dikhawatirkan perjuangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan tidak bisa tercapai.

“Sudah menjadi kewajiban Bawaslu Sumbar untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan, diyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada kalangan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan kepemiluan,” kata Elly.

Kegiatan Bawaslu Sumbar tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan dan menghadirkan pemateri lainnya yakni Hj. Nevi Zuairina (Anggota DPR RI) dan Prof. Raudha Thaib selaku Ketua Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat. (rls)

The post Peran Perempuan dalam Demokrasi Perlu Dimaksimalkan appeared first on Analisa Indonesia.

Ada banyak dinamika yang terjadi pasca pelaksanaan Pemilu. Menyikapi hal tersebut, DPP Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS) menyampaikan beberapa sikapnya melalui rilis yang diterima Analisa Indonesia pada Selasa, 23/4/2019.

Pesan Persatuan

“Kami mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat dalam Pemilu 2019 yang telah berlangsung secara aman dan damai, yaitu: Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dan seluruh Rakyat Indonesia,” rilis ASKOPIS yang ditandatangani ketua umum Mohammad Zamroni.

ASKOPIS juga mengingatkan pentingnya persatuan dan meminta kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam kontestasi Pemilu 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Pesan senada juga ditujukan ASKOPIS kepada semua lapisan masyarakat untuk menjaga dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

ASKOPIS mendukung TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga perdamaian, keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengantisipasi segala macam tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang bertujuan untuk mendelegitimasi hasil Pemilu 2019, mengacaukan dan merongrong wibawa pemerintah dan negara Indonesia.

Sementara itu, kepada media massa dan media sosial ASKOPIS menyerukan untuk setia dan taat pada nilai-nilai agama dan hukum, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta meminta Televisi untuk tidak mengundang dan menampilkan tokoh-tokoh agama, politisi dan pihak manapun yang menyebarkan syiar kebencian, permusuhan, ekstrimisme, diskriminasi, dan pemecah belah bangsa.

Duka Cita Untuk Pejuang Demokrasi

Dalam pernyataan sikapnya, ASKOPIS juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan meminta KPU untuk tetap komunikatif, terbuka, cermat, teliti dan responsif dalam menyampaikan fakta dan menyajikan data berkaitan dengan penghitungan suara pada Pemilu 2019. Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan tegas, terukur dan adil terhadap semua pelanggaran Pemilu.

“Kami ikut berempati dan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam khususnya kepada keluarga atas meninggalnya para pejuang demokrasi baik KPPS, Polisi, dan lainnya,” rilis ASKOPIS.

Di akhir pernyataan sikapnya, ASKOPIS akan melakukan koordinasi terhadap seluruh anggotanya di daerah-daerah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya untuk mengawal hasil Pemilu 2019.

The post Sikapi Dinamika Pasca Pemilu, ASKOPIS Serukan Persatuan appeared first on Analisa Indonesia.

Berulangkali pula, pasangan capres/cawapres, terutama antara Joko Widodo dan Sandiaga Uno melakukan pendekatan ke kelompok milenial. Mereka berdua sama-sama melakukan kegiatan yang secara tidak langsung berupaya meraup suara anak-anak muda.

Karena itu, Hicon Law & Policy Strategic melakukan kajian mengenai calon presiden pilihan milenial.

Siapa Itu Milenial?

Dilihat dari kacamata akademis, pengertian milenial ternyata tidak tunggal. Ada beberapa indikator. Misalnya, pertama, usia. Generasi milenal disebut berusia antara 17-29 tahun. Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menggunakan indikator usia dalam risetnya pada 2017 untuk menyebut definisi milenial. Kedua, perilaku. Lembaga Alvara mentasbihkan milenial dengan kategori mereka yang lahir antara tahun 1980-2000 dengan ciri perilaku yang tak bisa lepas dari internet, menyukai kecepatan, sering liburan, suka berbagi dan bahkan tak peduli dengan politik.

HICON Law & Policy Strategic menggunakan indikator usia atau umur dalam menganalisis potensi pendulangan suara di pilpres. HICON mengindikasi umur 17-30 tahun untuk menyebut milenial.

Jumlah Pemilih Milenial

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih tetap (DPT) pilpres 2019 sebanyak 192.828.520. Sementara dari angka tersebut, pemilih berusia 17-30 tahun berjumlah 60.346.070. Artinya, jumlah pemilih milenial adalah 31,29 persen.

Capres Hanya Menyasar Milenial Perkotaan

Dalam penelitian Hicon, rupanya tim kampanye capres/cawapres, baik Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi bekerja dengan mengasosiasikan pemilih milenial adalah para pemilih yang berada di perkotaan saja. Hal ini dapat dilihat dari perilaku tim kampanye masing-masing tim kampanye capres/cawapres.

Padahal, dalam penelitian Hicon, pemilih milenial lebih banyak yang tinggal di pedesaan yaitu sebanyak 73,53 persen milenial berada di pedesaan di 25 Provinsi.

Menurut HICON, metode yang bisa dipergunakan untuk mendekati milenial terbagi dalam dua karasteriktik yang berbeda. Untuk milenial perkotaan dimana penetrasi internet sudah memadai, maka kedua pasangan calon bisa menggunakan media ini. Hal yang selama ini sudah dilakukan oleh kedua pasangan calon beserta tim kampanyenya masing-masing.

Yang menjadi persoalan adalah penetrasi yang musti dilakukan oleh kedua pasangan calon untuk milenial pedesaan. Milenial di perdesaan tidak selalu menggunakan internet sebagai media berkomunikasi. Konteks kekerabatan menjadi fokus yang juga turut diperhitungkan. Milenial pedesaan, selayaknya karasteriktik pedesaan di banyak wilayah di Indonesia, memiliki rasa kekerabatan yang kental. Proses adaptasi yang mereka lakukan masih terorientasi pada budaya dan adat setempat. Konsentrasi tim capres cawapres lebih menyasar ke budaya setempat, disinyalir akan berdampak positif. Bentuknya bisa dilakukan dengan beragam cara. Pada intinya, identitas kebudayaan milenial pedesaan bisa diteguhkan secara nyata.

Kemana Suara Milenial?

Jika Pilpres Digelar Sekarang, Pemilih Milenial akan Memilih Siapa?

Rujukan jawaban pertanyaan tersebut akan menggunakan dimensi sosial-kualitatif, bukan kuantitas. Tim kampanye capres/cawapres belum melakukan upaya maksimal dalam meraih simpati pemilih milenial, baik perkotaan maupun pedesaan.

Kekerabatan dan situasi adat serta cakupan informasi menjadi salah satu kunci bagaimana pemilih milenial pedesaan menentukan pilihannya. Dengan asumsi bahwa masing-masing tim kampanye capres/cawapres belum maksimal meraih simpati milenial, maka petahana jauh lebih berpeluang untuk dipilih.

Ada beberapa alasan. Di antaranya adalah informasi yang sampai di pelosok, petahana memiliki jangkauan yang lebih luas. Beberapa program pemerintah, terlepas dari kontroversi yang meliputinya, jauh lebih dikenal sebagai program petahana. Dengan demikian, jika pilpres digelar sekarang, maka pemilih milenial pedesaan akan lebih memilih capres/cawapres Jokowi-Amin daripada Prabowo-Sandi.

Program pemerintah yang selama ini di cukup dikenal adalah dan langsung menyentuh milenial pedesaan adalah beragam beasiswa yang telah ditawarkan. Program rehabilitasi sekolah atau ruang kelas, anggaran kesehatan dan dana BOS, terlepas dari tepat tidaknya sasaran, membuat nama petahana cukup dikenal. Sebagai petahana, situasi seperti ini memang menjadi hal yang menguntungkan.

The post Siapakah Capres Pilihan Milenial? appeared first on Analisa Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian HICON Law & Policy Strategic yang melakukan analisis mengenai apa yang terjadi pada kubu tim kampanye Prabowo Sandiaga Uno. Terutama di penghujung kampanye paruh pertama.

Ada dua isu utama yang menjadi perhatian HICON Law & Policy Strategi yaitu isu soliditas tim kampanye dan gejolak emosional pada diri Prabowo.

Soliditas Tim

“Berbeda dengan Petahana, tim kampanye Prabowo-Sandi sangat cair,” ungkap rilis HICON Law & Policy Strategic yang ditandatangani oleh Hifdzil Alim selaku Direktur dan Puguh Windrawan selaku Kepala Departemen Politik.

Menurut HICON, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sama-sama berasal dari Partai Gerindra, karena itu diperlukan strategi khusus agar partai lain mau menerima pasangan ini.

Persoalannya adalah; apakah partai yang lain mau menerima begitu saja kenyataan tersebut?

“Jawabannya ada di lapangan,” ungkap rilis HICON yang diterima Analisa Indonesia pada 27/12/2018

Lebih lanjut lembaga ini memberikan contoh, puluhan kader PAN di Sumsel rela melanggar perintah partai. Beberapa kader Partai Demokrat juga demikian. Mendukung Petahana. Sama sekali berbeda dengan instruksi partai yang mendukung Prabowo-Sandi. Fenomena ini menarik untuk dilihat dan dicermati. Dan baru-baru ini, Nasrullah (Bendahara Umum PAN) mengajukan pengunduran diri. Alasan tidak cocok dengan manajemen PAN dan tidak ada hubungannya dengan pilpres, menjadi sinyal kuat. Ada persoalan koordinasi di tubuh PAN. Dan posisi bendahara di tubuh partai adalah posisi vital.

“Jika mau merujuk pada soliditas, maka Prabowo-Sandi hanya berharap tuntas pada dukungan Gerindra dan PKS. Meskipun kekuatan PKS juga kembali dipertanyakan. Ini lantaran beberapa kadernya juga mendukung Jokowi. Meski hal ini dibantah. Tapi pada kenyataannya, kader PKS di Bali mengundurkan diri. Bahkan Gubernur NTB terpilih, Zulkieflimansyah, bersama wakilnya, mendeklarasikan untuk mendukung Petahana,” ungkap HICON Law & Policy Strategic dalam keterangan tertulisnya.

Ini semua menjadi sinyal kuat, bahwa kubu Prabowo-Sandi bersama tim kampanyenya musti berpikir keras. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana membangun soliditas partai untuk meraih dukungan. Pada paruh kedua kampanye, hal ini memberatkan posisi Prabowo-Sandi. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa pemilu dilaksanakan secara bersamaan; antara Pilpres dan Pileg. Calon anggota legislatif harus mengerjakan pekerjaan ganda. Terpilih sekaligus mensosialisasikan calon presiden yang diusung partainya.

Sifat Emosional Prabowo

HICON Law & Policy Strategic juga menyoroti mengenai sifat emosional Prabowo.

Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak enteng. Publik telah melihat bagaimana sikap dan sifat Prabowo yang cenderung emosional. Pilihan kosakatanya dan gaya komunikasinya banyak yang tidak pas. Publik menilai, apa yang dilakukan Prabowo Subianto mirip strategi Donald Trump di Amerika.

Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian itu, HICON Law & Policy Strategic melihat, gaya itu tak sesuai dengan budaya banyak masyarakat di Indonesia. Belum nampak sifat mengayomi yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Kesan yang ditunjukkan malah kontraproduktif dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tampil keras dan garang bisa jadi menunjukkan gaya bagaimana kelak jika Prabowo Subianto memimpin bangsa. Ini tentu saja merugikan.

“Jika dua hal itu: soliditas partai pengusung dan gaya emosional Prabowo Subianto tidak dibenahi diparuh kedua kampanye, sulit bagi Prabowo-Sandi untuk bisa memenangkan pertarungan melawan Petahana,” pungkas rilis HICON Law & Policy Strategic .

The post HICON Law & Policy Strategic Ungkap Pekerjaan Rumah Tim Kampanye Prabowo Sandi appeared first on Analisa Indonesia.