Dampak Pendidikan di Tengah Pandemi Tinjauan Keuangan Publik

0
164

Oleh : Andi Tenri Ampa
Penulis adalah mahasiswa DIII Akuntansi Politeknik Keuangan Negara Stan (PKN STAN)

***

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hingga Januari 2021, kasus COVID-19 di Indonesia masih dalam tren meningkat dan telah menelan banyak korban jiwa. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan kerugian pada berbagai sektor mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, dan pendidikan.  

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak cukup besar dari pandemi COVID-19. Karena pandemi ini, pemerintah harus melakukan upaya untuk menghentikan penyebaran virus dengan menerapkan kebijakan social distancing.

Adanya kebijakan ini membuat pemerintah harus menutup sementara gedung sekolah dari aktivitas belajar mengajar dan secara mendadak membuat siswa dan guru harus melaksanakan Proses Belajar Mengajar di rumah tanpa persiapan sama sekali.  Ketidaksiapan tersebut juga menjadi kendala sebab adanya perubahan dari tatap muka menjadi daring (dalam jaringan) membutuhkan kesiapan dari semua unsur dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa dan orang tua.

Pembelajaran daring biasa juga disebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala mulai dari penguasaan teknologi dimana tidak semua orang melek akan teknologi, kemudian keterbatasan sarana prasarana dimana tidak semua orang tua mampu menyediakan fasilitas yang memadai bagi anak-anaknya, serta kendala jaringan internet dimana masih banyak daerah yang masih jauh dari jangkauan sinyal internet. Tidak hanya itu, pembelajaran secara daring membuat orang tua harus mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar dimana hal ini dapat menjadi kendala karena akan mempengaruhi aktivitas pekerjaan sehari-hari apalagi bagi orang tua yang merupakan seorang pekerja.

Dari serangkaian kendala yang telah disebutkan, faktor pembiayaan menjadi kendala utama. Kuota data internet telah menjadi kebutuhan primer saat ini, padahal guru dan orang tua belum tentu siap dengan adanya penambahan biaya baru untuk pengadaan kuota sehingga hal ini pun dapat menghambat kelancaran Pembelajaran Jarak Jauh. Pembelajaran daring bukanlah hal yang baru karena pada beberapa negara termasuk Indonesia sudah banyak yang menggunakan metode pembelajaran daring. Namun masalahnya bukan itu, masalahnya terletak pada penambahan biaya yang mendadak, sehingga adanya pandemi ini benar-benar memberikan dampak negatif terhadap sektor pendidikan.

Intervensi Pemerintah dan Dampak yang Diharapkan

Pendidikan seharusnya memberikan eksternalitas positif bagi kemajuan suatu negara, namun adanya Pandemi COVID-19 ini membuat hal tersebut terasa sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi pada sektor pendidikan selama pandemi COVID-19 ini.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah pembiayaan di sektor pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain seperti penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, realokasi anggaran Kebudayaan Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru Berbagi, relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan untuk pembayaran honor guru serta pembelajaran daring.

Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka menyatakan bahwa Kemendikbud telah melakukan pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil sks sama sekali. Kebijakan lainnya adalah terkait BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang diperluas cakupannya untuk sekolah swasta bukan hanya sekolah negeri.

Menurut Mendikbud, Pandemi COVID-19 mengubah kebijakan Kemendikbud sehingga sekarang BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan yang paling terdampak. Tidak hanya itu, kebijakan Kemendikbud lainnya yang terkait dengan pembiayaan adalah pengadaan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan yakni mulai bulan September hingga Desember 2020 dimana besaran bantuan, siswa 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 35,725 juta peserta didik dan tenaga pendidik telah menerima bantuan kuota data internet yang dikirim setiap bulannya.

Tinjauan Keuangan Publik

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga sektor pendidikan dapat memberikan ekternalitas positif di masa yang akan datang. Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan keterampilan (human capital accumulation) dimana tingkat keterampilan yang tinggi dapat membuat seseorang menjadi lebih produktif sehingga dapat memperoleh manfaat dari pendidikan (return on education.

Dalam ilmu keuangan publik, manfaat sosial yang dapat ditimbulkan dari produktivitas yang tinggi salah satunya adalah spillovers dimana peningkatkan produktivitas seseorang bisa meningkatkan produktivitas rekan kerja yang lain sehingga dapat meningkatkan upah kerja dan kesejahteraan.

Tidak hanya itu, produktivitas yang meningkat dapat memberikan dampak terhadap penerimaan pajak pemerintah dimana jika produktivitas meningkat, upah kerja akan menjadi lebih tinggi sehingga pemerintah pun dapat memperoleh pendapatan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat karena pendidikan dapat membuat masyarakat lebih terinformasi dimana hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, mengurangi tingkat kriminalitas dan juga dapa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here