Menilik Pandemi, Pendidikan, dan Kemiskinan dalam Negeri

0
150
pendidikan jarak jauh

Oleh : Herlina Amalia
Penulis adalah mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara (PKN) – STAN

***

Pandemi Covid-19 yang sejak kedatangannya tahun lalu hingga saat ini masih terus menjadi momok besar bagi kita semua. Tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi pandemi Covid-19 juga memberi dampak besar bagi aspek lain seperti ekonomi, sosial, dan Pendidikan. Pandemi ini memaksa kita untuk mengubah segala tata cara dan perilaku kehidupan sehari-hari. Sebagian besar kegiatan kini bergantung pada teknologi dan internet. 

Pembahasan mengenai pandemi maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai program penangannya. Beragam upaya dilakukan untuk menumpas pandemi yang perlahan menggerogoti negeri.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun telah diterapkan guna menekan laju penularan yang begitu cepat. Di mana semua kegiatan yang semula dilakukan di luar rumah sekarang harus dikurangi.

Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pun dituntut untuk memberlakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Sistem pembelajaran daring itu sendiri merupakan sistem pembelajaran di mana kegiatan pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan murid, melainkan dilaksanakan melalui media berbasis internet. Beragam media seperti WhatsApp, telegram, Zoom, Google Meet dan Google Classroom pun dimanfaatkan demi keberlangsungan proses belajar mengajar yang baik.

Lantas efektifkah pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring tersebut?

Praktik pembelajaran daring sesungguhnya sudah tepat digunakan dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Hanya saja tidak semua kalangan, baik dari tenaga pendidik ataupun dari para murid memiliki kesiapan yang sama. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pendidikan di Indonesia sendiri masih memiliki ketimpangan yang besar, dari segi fasilitas maupun dari tenaga pengajarnya sendiri. Belum lagi jika membahas biaya yang dikeluarkan untuk mengenyam pendidikan. Murid yang berasal dari daerah-daerah terpencil di Indonesia semakin menjadi korban atas ketidak merataan sistem pendidikan.

Tingkat penghasilan orang tua yang rendah yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki gawai pintar serta kuota yang digunakan untuk mengakses jaringan. Belum lagi letak geografis yang mengakibatkan buruknya koneksi yang didapat. Bukankah masa depan negeri ini berada di tangan mereka?

Tidak sedikit tenaga pendidik yang kesulitan untuk menyesuaikan perubahan metode pembelajaran dari konvensional menuju pembelajaran daring. Sulitnya memberikan pemahaman tanpa bertatap muka langsung malah mengakibatkan pemberian tugas yang begitu banyak kepada para siswa. Tentunya hal tersebut jelas merugikan kedua belah pihak.

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan jelas bahwa salah satu dari tujuan pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran Pendidikan di Indonesia pun memiliki porsi paling besar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Meski memiliki porsi paling besar, lantas mengapa ketimpangan masih menjadi hal yang belum terselesaikan?

Keberhasilan penerapan sistem pembelajaran daring ini ditentukan oleh andil semua pihak. Selain meningkatkan kemampuan diri masing-masing bagi para tenaga pendidik dan murid. Peran pemerintah juga sangat diharapkan demi keberlangsungan sistem pendidikan di negeri ini. Baik keseriusan para murid dalam belajar, kemampuan dan keinginan para pengajar untuk beradaptasi dengan metode baru dan juga campur tangan pemerintah dalam memudahkan proses perubahan ke arah yang lebih baik tersebut. Guru-guru bisa dituntut untuk sigap dalam menghadapi perubahan, tetapi Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan pelatihan-pelatihan bagi setiap para tenaga pendidik sehingga meminimalisasi ketimpangan keterampilan di masing-masing sekolah.

Diharapkan pemerintah dapat terus berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan pendidikan di daerah-daerah terpencil mulai dari pendanaan, penyediaan fasilitas, dan tenaga pendidik. Sehingga “Merdeka Belajar” yang digadangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat dengan segera terealisasi dan pandemi tidak lagi menjadi alasan yang menghambat terelaksananya program pendidikan yang baik di Indonesia kita tercinta ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here