Menyikapi Utang Negara yang semakin Besar

0
219

Oleh : Timur Ari Purwoko
Penulis adalah mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara Stan (PKN STAN).

***

Awal tahun 2021 masyarakat Indonesia mendapatkan kabar bahwa pemerintah akan kembali mengalami defisit dan merencanakan menambah utang kembali. Utang dan defisit bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, setiap tahun Indonesia merilis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan defisit yang ditutup dengan utang di dalamnya.

Selama ini isu utang dan defisit selalu di pandang negatif oleh Masyarakat Indonesia. Anggapan tersebut tidaklah salah, karena dilihat dari sudut pandang bahwa semakin besar utang yang diambil, akan menimbulkan kewajiban yang lebih besar di masa yang akan datang.

Jika kita menggali lebih jauh, utang tidak sepenuhnya bersifat negatif. Salah satu sisi positif dari utang adalah negara dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai tanpa utang. Apabila negara dianalogikan sebagai orang pribadi dan orang pribadi tersebut tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga pada tahun itu orang pribadi tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Apabila orang pribadi tersebut memutuskan untuk mengambil utang, orang pribadi tersebut dapat melakukan kegiatan bisnisnya dan mendapat keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut separuhnya dapat digunakan untuk membayar pokok utang beserta bunganya dan separuhnya lagi dapat digunakan untuk mengembangkan bisnisnya.

Semua capaian tersebut tidak dapat terjadi apabila orang pribadi tersebut tidak memutuskan mengambil utang di tahun tersebut dan di tahun berikutnya orang pribadi tersebut belum tentu memiliki modal yang cukup untuk melakukan usaha. Sama halnya dengan sebuah negara, negara memilih untuk mengambil utang dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya, kemudian dengan infrastruktur yang memadai dapat mengembangkan bisnis Masyarakat Indonesia lebih cepat. Dengan perkembangan bisnis yang semakin cepat, negara akan mendapat timbal-balik berupa pendapatan pajak yang meningkat, dan dengan peningkatan tersebut dapat digunakan separuhnya untuk membayar utang dan separuhnya lagi untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur selanjutnya. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang melandasi Negara untuk memutuskan mengambil utang.

Dalam Sudut pandang lain, utang juga akan berdampak negatif apabila Negara tidak dapat menggunakan utang tersebut dengan baik. Sebagai contoh ketika negara merencanakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan karena suatu hal pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat terealisasi. Padahal negara sudah mengambil utang untuk melakukan pembangunan tersebut.

Anggaran yang belum dapat digunakan tersebut akan menimbulkan kewajiban angsuran dan beban bunga tanpa ada timbal-balik sama sekali. Hal tersebut harus menjadi atensi Pemerintah untuk berhati hati dalam mengelola utang. Begitu pula dengan defisit anggaran. Negara harus menjaga defisit anggaran dengan rasio tertentu. Defisit anggaran yang besar akan menyebabkan negara untuk mengambil utang yang lebih besar dan menimbulkan kewajiban pembayaran pokok utang beserta bunganya yang semakin besar pula.

Faktanya negara sudah menerapkan pengelolaan anggaran yang baik. Pada tahun 2003 melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Negara telah menetapkan Defisit yang Distandarisasi (The Standarized Deficit) dengan sistem Defisit Anggaran Siklis yang Disesuaikan (Cyclically Adjusted Budget Deficit) dengan mengatur batas maksimum utang negara sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio utang Indonesia terhadap PDB pada kuartal III tahun 2020 sebesar 38,1%. Utang negara tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yaitu sebesar 84,57% dari keseluruhan utang Negara. Beban bunga dari SBN akan dibayarkan kepada pemilik SBN di mana kepemilikan Masyarakat Indonesia (Pasar Domestik) mendominasi dengan jumlah 73,98% dari keseluruhan SBN. Di mana 73,98% bunga dari SBN akan didapatkan oleh Masyarakat Indonesia itu sendiri dan dapat digunakan untuk menggerakan perekonomian Indonesia pada berbagai sektor.

Sebagai Informasi tambahan, berikut merupakan perbandingan posisi utang Negara terhadap PDB di beberapa negara ASEAN. Filipina memiliki rasio utang sebesar 48,9% terhadap PDB selama tahun 2020 dan mengingat dampak pandemi yang masih belum usai, Filipina beresiko menambah utangnya sehingga menyebabkan kenaikan pada rasio utangnya. Vietnam juga memiliki rasio utang yang hampir sama yaitu sebesar 46,6% terhadap PDB. Malaysia lebih parah lagi yaitu dengan rasio yang sudah melebihi 100% terhadap PDB.

Dengan mengambil keputusan menambah utang, tentu saja pemerintah memiliki target target yang ingin dicapai. Beberapa target yang ingin dicapai oleh pemerintah antara lain percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi di berbagai bidang khususnya pada bidang kesehatan, kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, menjaga inflasi di angka 3%, mengurangi tingkat pengangguran dan sebagainya. Apabila banyak target pemerintah yang berhasil dicapai, kita dapat menyimpulkan bahwa utang yang diambil pemerintah adalah keputusan yang tepat dan apabila banyak target pemerintah yang tidak tercapai sebelum disimpulkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengelola anggarannya, alangkah lebih baik untuk mencari alasan target tersebut tidak dapat dicapai.

Kesimpulannya, keputusan mengambil utang tidak boleh dipandang dengan satu sudut pandang saja. Utang pasti memiliki dampak positif dan negatif tergantung dari cara bagaimana Negara mengelola utang. Rasio utang negara juga masih dalam keadaan relatif aman dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Melalui utang, pemerintah akan lebih mudah meraih target-target yang telah ditentukan. Berdasarkan data dan fakta tentang utang negara yang telah diberikan, masyarakat diharapkan dapat lebih baik dalam menyikapi utang yang dilihat dari berbagai sudut pandang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here