Pentingnya Intervensi Pemerintah dalam Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

0
136

Oleh : Aditya Chandra Putra Pratama
Penulis adalah mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara Stan (PKN STAN)

***

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari pengeluaran pemerintah, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan memberikan anggaran yang cukup besar dalam bidang pendidikan. Dilansir dari bisnis.com, Anggaran pemerintah untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 mencapai Rp550 Triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran pemerintah sebesar Rp 2.750,02 triliun.

Pendidikan menurut sifatnya merupakan barang privat, karena memenuhi kriteria rivalry dan excludable. Seseorang perlu bersaing untuk mendapatkan pendidikan yang baik, itulah kenapa disebut sebagai rivalry. Dan ada syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh orang tersebut untuk dapat menempuh pendidikan, itulah yang disebut excludable.

Menurut teori keuangan publik, pendidikan memiliki dampak eksternalitas positif. Hal tersebut membuat pemerintah perlu melakukan intervensi agar tidak terjadi underprovide dalam hal pendidikan. Berikut adalah eksternalitas pendidikan menurut teori keuangan publik:

1. Produktivitas
Jika pendidikan memiliki kualitas yang tinggi, maka akan membuat seseorang menjadi pekerja yang lebih produktif, sehingga memperoleh standar hidup yang lebih tinggi.

2. Kewarganegaraan
Pendidikan dapat membuat warga lebih terinformasi dan menjadi peserta aktif dalam proses demokrasi, serta dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

3. Kegagalan pasar kredit pendidikan
Kegagalan pasar kredit untuk menciptakan pinjaman yang akan meningkatkan total surplus sosial dengan pembiayaan pendidikan produktif.

4. Kegagalan memaksimalkan utilitas keluarga
Preferensi keluarga yang lebih mementingkan utilitas konsumsi barang lain daripada menginvestasikan pada pendidikan, sehingga pendidikan lebih baik disediakan oleh pemerintah.

5. Redistribusi
Keluarga dengan penghasilan yang tinggi akan berusaha memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anak mereka daripada keluarga-keluarga yang penghasilannya lebih rendah. Jadi, perlu retribusi dari pihak yang kaya ke pihak yang miskin agar konsumsi pendidikan dapat merata.

Karena beberapa alasan tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi agar pendidikan tidak terjadi underprovide. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara keterlibatan pemerintah dalam bidang pendidikan? Pemerintah memiliki dua opsi/alternatif cara yakni dengan mekanisme harga dan mekanisme kuantitas. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk pendidikan kepada siswa sebagai bentuk mekanisme harga, dan memberikan bentuk pendidikan tertentu sebagai mekanisme kuantitas.

Berikut adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah
Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

2. Kartu Indonesia Pintar – Kuliah
Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

3. Program Indonesia Pintar
Pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

4. Dana Abadi Pendidikan
Dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

Itulah beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah agar pendidikan di Indonesia bisa terus meningkat dan menjadi lebih baik. Namun intervensi pemerintah tidak berhenti sampai disitu saja.

Di era pandemi COVID-19, tahun 2020 dan 2021 ini, pemerintah juga perlu melakukan intervensi agar kualitas pendidikan di Indonesia tidak menurun akibat penyebaran virus corona yang begitu cepat.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini datang. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. 

Atas dasar SE tersebut, dibuatlah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) agar pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan (guru, murid, dosen, mahasiswa, dsb) bisa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengikuti protokol kesehatan di era pandemi. Salah satu bentuk dari kegiatan pembelajaran yang baru adalah proses belajar dari rumah (pembelajaran daring).

Mengutip dari Kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa ada sembilan kebijakan dan program yang telah dijalankan selama pandemi COVID-19 ini. Berikut adalah kebijakan dan program tersebut:

  1. Bantuan kuota data internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan lainnya
  2. Fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tengah pandemi COVID-19
  3. Pengalokasian dana BOS afirmasi dan BOS Kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri atau swasta yang paling terdampak
  4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru honorer dan tenaga pendidik non PNS
  5. Kurikulum darurat selama pandemi COVID-19
  6. Program Guru Belajar
  7. Program Guru Berbagi
  8. Belajar dari Rumah (daring)
  9. Webinar masa pandemi

Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah memiliki program untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terdapat banyak sektor yang ingin pemerintah fokuskan untuk pemulihan ini, salah satunya adalah sektor Pendidikan. Bentuk dari Program PEN di sektor pendidikan adalah subsidi untuk murid dan mahasiswa berupa kuota internet dan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga pendidik.

Mengutip dari laman covid19.go.id, Pemerintah telah mengalokasikan Rp5,79 Triliun untuk subsidi pembelajaran jarak jauh untuk madrasah, subsidi kuota internet untuk mahasiswa, bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan Islam dan pondok pesantren, serta membantu kesejahteraan hidup para pendidik dan tenaga kependidikan khususnya para guru dan dosen Non PNS atau honorer.

Sesuai dengan teori keuangan publik, pendidikan memiliki pengaruh eksternalitas positif, sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi agar tidak terjadi underprovide, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Bentuk dari intervensi pemerintah untuk pendidikan di era pandemi COVID-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada masa darurat, serta memberikan bantuan-bantuan berupa subsidi, baik untuk pendidik dan tenaga pendidik, juga untuk siswa dan mahasiswa dalam bentuk bantuan kuota internet, agar proses pembelajaran dari rumah (daring) dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh penambahan beban bagi keluarga dalam mengalokasikan pendapatannya untuk kuota internet.

DAFTAR PUSTAKA

Ihsan, Dian. 2020. “Mendikbud Jelaskan 9 Program Pendidikan Masa Pandemi di Hari Guru Nasional”. Kompas.com, 25 November 2020. https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/25/115125271/mendikbud-jelaskan-9-program-pendidikan-masa-pandemi-di-hari-guru-nasional (diakses 24 Januari 2021)

Nabila, Mutiara. 2021. “Anggaran Pendidikan 2021 Capai Rp550 Triliun”. Bisnis.com, 5 Januari 2021. https://kabar24.bisnis.com/read/20210105/15/1338957/anggaran-pendidikan-2021-capai-rp550-triliun (diakses 24 Januari 2021)

Republik Indonesia. 2020. “Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sokong Pendidikan Nasional Hadapi Pandemi COVID-19”. Covid19.go.id, 25 November 2020. https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-sokong-pendidikan-nasional-hadapi-pandemi-covid-19 (diakses 24 Januari 2021)

Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.

Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Perguruan Tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here