Sisi Positif dari Defisit Pemerintah RI yang Meningkat Selama Pandemi Covid-19

0
129

Oleh : Desiana
Penulis adalah mahasiswa Diploma III Akuntansi AP Politeknik Keuangan Negara STAN

***

Kasus pertama Covid-19 dikonfirmasi di Indonesia pada awal Maret 2020. Tak terasa Indonesia sudah memasuki bulan ke-10 dalam menghadapi pandemi.  Dampak yang sangat besar telah disebabkan oleh pandemi. Perekonomian dunia bahkan hampir jatuh dalam jurang resesi. Seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Oleh karenanya, beberapa langkah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak di sektor ekonomi agar masyarakat tetap bisa menjaga konsumsi.

Sesuai PP No. 23 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibentuk  oleh Pemerintah sebagai salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian serta sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi khususnya sisi produksi dan konsumsi. Sekitar 150T dana dianggarkan untuk pembiayaan program PEN.

Anggaran ini membuat pemerintah harus melakukan pembiayaan melalui cara tercepat yaitu utang  karena penerimaan negara yang terkontraksi tidak bisa diandalkan. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran melebar hingga 6,3% dari PDB di tahun ini, melampaui batas ketentuan undang-undang yang ditentukan 3% dari PDB.

Pemerintah kemudian menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dimana relaksasi defisit anggaran diberikan tapi hanya untuk jangka waktu paling lama tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2023, pemerintah akan kembali menerapkan besaran defisit maksimal sebesar 3% dari PDB. Tingginya defisit anggaran disebabkan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, bea cukai dan PNBP serta meningkatnya belanja negara yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi yang sebagian besar didominasi oleh pembiayaan melalui utang.

Sumber Pembiayaan Pemerintah

Sumber pembiayaan Pemerintah didominasi oleh utang. Tetapi selain utang, sumber lainnya bisa berasal dari sumber internal Pemerintah berupa pemanfaatan Pos Dana Abadi Pemerintah, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan/atau dana dari Badan Layanan Umum (BLU).

Secara khusus, pembiayaan yang bersumber dari utang cukup menjadi polemik dan cenderung dianggap buruk. Indonesia memiliki batas defisit maksimal 3% dari PDB bukan tanpa tujuan, tapi dengan tujuan menjaga agar utang tidak terlalu banyak. Utang jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat karena utang bisa menjadi salah satu pilihan untuk meredam dampak krisis dan membantu Pemerintah keluar dari resesi.

Pandemi tentu saja membuat akumulasi utang Pemerintah menjadi bertambah. Akan tetapi, dalam mengukur tingkat solvabilitas pemerintah, nilai nominal utang bukanlah satu-satunya hal yang bisa dijadikan indikator untuk mengetahuinya. Rasio utang terhadap PDB merupakan indikator penting dalam menunjukkan kemampuan pemerintah dalam hal membayar utang beserta bunganya. Pengendalian indikator ini menjadi strategi pemerintah untuk terus berkomitmen mengendalikan rasio utang dalam batas aman PDB.

Sri Mulyani memberi pernyataaan bahwa  kenaikan defisit atas APBN karena sumber pembiayaan dari utang yang terus meningkat akan terus dijaga dan diawasi perkembangannya. Beliau menambahkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka PEN ini merupakan bagian biaya penyelamatan dari krisis,bukan merupakan suatu kerugian negara.

Sisi Positif Defisit Anggaran

Struktur anggaran suatu negara dapat berbentuk defisit, surplus maupun berimbang sesuai dengan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh negara bersangkutan. Sebelum tahun 2000 Indonesia menggunakan sistem anggaran berimbang dimana sisi pengeluaran atau belanja pemerintah yang dikeluarkan disesuaikan dengan sisi penerimaan, namun kemudian berubah menjadi sistem defisit anggaran.

Batasan defisit anggaran belanja di atur dalam pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Defisit anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan utang ditetapkan maksimal 60% dari PDB. Batasan defisit anggaran tersebut dibandingkan dengan PDB karena pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator PDB.

Peningkatan defisit anggaran pada masa pandemi sekarang ini merupakan hal baik dan memang dibutuhkan oleh Indonesia. Salah satu cara seperti pinjaman pemerintah. Peningkatan defisit karena hal seperti ini memberikan dampak positif, yaitu dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan pendapatan pajak dapat meningkat dibanding sebelumnya, konsumsi masyarakat membaik, para pelaku usaha dapat tetap menjalankan usahanya dengan cara baru yang menyesuaikan kondisi pandemi sekarang sehingga defisit yang melampaui ketentuan kemudian dapat diatasi. Kita bisa melihat realisasi dari peningkatan defisit anggaran ini dalam rangka program jaring pengaman sosial. Bantuan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu:

  • Bantuan paket sembako untuk warga DKI Jakarta dan Jabodetabek sebesar Rp 600.000,- per bulan untuk 3 bulan pertama, kemudian diperpanjang sampai Desember 2020 menjadi Rp 300.000,- per bulan.
  • Bantuan dana secara tunai untuk warga di luar Jabodetabek sebesar  Rp 600.000,- per bulan untuk 3 bulan pertama, kemudian diperpanjang menjadi Rp 300.000,- per bulan sampai akhir tahun.
  • BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000,- setiap bulannya. 
  • Insentif tarif listrik  sampai dengan akhir tahun 2020.
  • Kartu Prakerja  untuk membantu karyawan yang terkena PHK atau pengangguran dengan total bantuan sebesar Rp 3.550.000,- per pekerja.
  • Subsidi gaji bagi karyawan swasta dan honorer yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5.000.000,- sebesar Rp 600.000,- per bulan per pekerja untuk 4 bulan.
  • BLT untuk UMKM yang terdata berupa bantuan modal usaha sebesar Rp 2.400.000,-.
  • Bantuan pulsa bagi ASN untuk menunjang bekerja dari rumah.
  • Kuota gratis berupa paket data 50 GB untuk siswa, guru, mahasiswa & dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Walau berbagai bantuan sudah diberikan, tentu masih tetap banyak kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Beberapa pengamat ekonomi pun mengatakan pemberian bantuan ini tidak cukup efektif untuk mendorong perekonomian. Tetapi kita bisa melihat sisi positifnya bahwa peningkatan defisit ini bukan tanpa hasil namun disertai dengan program-program bantuan dan rencana-rencana bantuan selanjutnya yang diberikan dan akan terus menerus diberikan Pemerintah untuk setidaknya meredam dampak pandemi ini dan membantu Indonesia keluar dari jurang resesi sampai pandemi berakhir .

Jika negara menggunakan anggaran berimbang, masa pandemi ini akan semakin buruk. Penerimaan negara yang tidak tercapai sesuai target akan menyebabkan pengeluaran untuk penanganan dampak pandemi tidak akan maksimal karena menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima, sehingga Indonesia harus menghadapi pandemi lebih lama lagi.

Pada akhirnya, peningkatan defisit anggaran membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga pengawasan terkait dan lainnya. Tanpa kerjasama yang baik, peningkatan defisit anggaran bukannya memberikan stimulus, hanya akan menambah daftar masalah dalam pengelolaan anggaran belanja negara.

Jadi, defisit anggaran bukanlah suatu hal yang selalu bersifat buruk selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi serta dapat terukur hasilnya secara nyata di lapangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here