JAKARTA, ANALISA INDONESIA – Unsur fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari NU, Parmusi, Perti dan Syarikat Islam menetapkan dan mendesakkan Resolusi Patra-Kuningan. Salah satu poin yang disuarakan adalah mendesak segera dilaksanakan Muktamar PPP yang konstitusional paling lambat Februari 2020.
“Kami mendesak DPP dan DPW PPP seluruh Indonesia agar segera melaksanakan Muktamar yang konstitusional paling lambat Februari 2020 yang didahului dengan Muktamar ke-V sesuai AD/ART,” kata perwakilan unsur fusi PPP, Akhmad Muqowam.
Hal itu dikatakannya usai bertemu Wakil Ketua MPR dari PPP sekaligus Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11/12/2019.
Dia mengatakan, untuk menghindari konflik hukum yang berkepanjangan maka Unsur Fusi PPP mendesak agar DPP PPP menegakkan AD/ART khususnya kepemimpinan dalam rangka melaksanakan Mukernas dan Muktamar.
Muqowam juga mendesak jajaran PPP untuk berkomitmen menjadikan PPP sebagai saluran aspirasi, wadah perjuangan, dan dapat menjadi infrastruktur politik umat Islam dengan memperkokoh enam prinsip perjuangan dan lima khidmat PPP.
“Kami juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan PPP untuk menjadikan Muktamar sebagai perwujudan komitmen bagi tumbuh dan berkembangnya PPP mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah, baik dalam tataran struktur maupun kultural,” ujarnya.
Resolusi juga meminta kepada senior dan tokoh PPP tetap selalu memantau, memperhatikan dan mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjamin keberadaan PPP sebagai alat perjuangan politik umat Islam di Indonesia.
Menurut dia, seluruh kader PPP yang ada di internal maupun eksternal struktur partai harus menjaga marwah dan soliditas partai.
“Seluruh kader PPP yang ada di internal maupun eksternal struktur partai harus menjaga marwah dan soliditas partai,” ujarnya.
Muqowam juga menjelaskan besaran ambang batas parlemen akan menjadi faktor determinan bagi eksistensi PPP pada Pemilu berikutnya.