Dalam banyak studi, perempuan dan anak menjadi kelompok rentan yang berpotensi mendapatkan masalah terkait kemiskinan, bencana alam, kekerasan dan sebagainya. Hal ini juga terjadi di masa pandemi. Tetapi, dalam banyak data pula ditemukan besarnya potensi perempuan dalam bidang ekonomi. Hasil data BPS Hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta orang, atau 49,42 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Dengan persentase sebesar itu, maka potensi perempuan untuk menggerakkan ekonomi tentu cukup besar.
Tak heran jika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/ Bappenas) dalam acara Trading Development and Gender Equality yang diadakan saat Asian Development Bank Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji beberapa waktu lalu menyebutkan kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya.
Memaksimalkan Peran Perempuan Berwirausaha
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) salah satu tugasnya adalah berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan gender. KPPPA memiliki program yang disebut 3 Ends. Sebuah program yang ingin mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri kesenjangan ekonomi.
Proses mengakhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan seperti dikutip dalam Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi (KEMEN PPPA) 2016, yaitu di antaranya (i) memastikan kementerian/lembaga terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, (ii) memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, (iii) menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro dan (iv) mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator.
Program ini berlanjut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mendorong pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan perempuan di ranah UMKM. pada periode 2020-2024 di mana Presiden memberi arahan kepada Kemen PPPA untuk fokus pada penanganan 5 isu prioritas, yaitu Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender, Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak; dan, Pencegahan perkawinan anak.
Menariknya, permasalahan dan isu-isu perempuan lainnya seringkali pada bagian hulunya adalah ketidak berdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Karena itu, peran perempuan dalam bidang ekonomi terus didorong.
Berapakah data jumlah pengusaha wanita di Indonesia. Dikutip dari Women Entreprenurs in Indonesia yang diterbitkan oleh World Bank dan Kementerian PPN/Bappenas diperkirakan ada 33 juta pengusaha perempuan berdasarkan data KemenPPPA 2011. Adapun data Global Entrepreneurship Monitor 2015 menyebutkan angka 22 juta. Dan Berdasarkan data Socioeconomic Survey menyebutkan angka 13,3 juta.
Bagian menarik dari temuan mereka adalah perempuan memainkan peran 23% dari seluruh UKM di Indonesia, angka ini meningkat pesat di tahun berikutnya, karena usaha milik perempuan berkembang lebih cepat dari usaha milik laki-laki. Sebagian besar pengusaha perempuan, seperti UMKM Indonesia pada umumnya, beroperasi di sektor informal, atau di beberapa jalan tengah antara formalitas dan informalitas
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia seperti dirilis KEMENPPPA pada periode 2014-2018 sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan (Kemenko PMK, Juli 2020). Adapun 3 (tiga) sektor yang dikuasai oleh perempuan yaitu wirausaha bidang fashion, kuliner dan kriya.
Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, International Finance Corporation (IFC) dalam laporannya berjudul Women and e-commerce in Southeast Asia‘ menunjukkan data jika diperkirakan penjualan dari wirausaha perempuan mencapai kesetaraan dengan wirausaha laki-laki pada tahun 2025.
Menjawab Permasalahan Permodalan
Faktor permodalan menjadi tantangan utama dalam wirausaha selain tentu saja aspek lain skill dan kemampuan menguasai teknologi, berbagai peran sebagai ibu rumah tangga, dan juga stigma terhadap pengusaha perempuan. Beruntunglah berbagai perusahaan pembiayaan menaruh perhatian besar terhadap akses permodalan bagi perempuan.
Tunaiku misalnya. Aplikasi Tunaiku milik PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) mengenjot penyaluran kredit tanpa agunan (KTA) secara digital. Berdasarkan data yang dikutip dari KONTAN (1/11/2021) Hingga akhir Oktober 2021, Tunaiku telah mencairkan lebih dari 700,000 pinjaman.
Dari jumlah tersebut, Tunaiku menyalurkan 47,20% untuk memberdayakan perempuan dan sebanyak 32,36% merupakan nasabah yang bisa disebut sebagai langganan menggunakan aplikasi Tunaiku.
Tunaiku yang menyasar perempuan yang belum terlayani oleh perbankan konvensional ini bisa menjadi solusi untuk mengembangkan potensi perempuan dalam berwirausaha. Asalkan pengguna memiliki akses internet. Aplikasi ini selain menyediakan pembiayaan yang mudah, juga telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak 2014. Untuk menjamin keamanan data nasabahnya. Tunaiku telah mendapatkan sertikasi ISO 27001:2013 yang merupakan bentuk penerapan manajemen keamanan informasi.
Perempuan Wirausaha Sebagai Awal
Besarnya peran perempuan dalam tulang punggung perekonomian bangsa tercermin saat masa krisis tahun 2008 sektor UMKM yang banyak digeluti ibu-ibu adalah kekuatan yang menopang perekonomian bangsa.
Di era revolusi industri 4.0 yang menuntut kolaborasi antar berbagai elemen, maka untuk memajukan wirausaha perempuan juga menuntut dilakukannya kolaborasi antar elemen bangsa. Baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, juga lembaga-lembaga permodalan. Mendukung upaya perempuan dalam bidang ekonomi akan menjadi awal untuk mendukung pemberdayaan perempuan di sektor lainnya.
